Demo Hari Tani di Kementan, Mahasiswa Tuntut Kedaulatan Pangan Ditegakkan

ADVERTISEMENT

Demo Hari Tani di Kementan, Mahasiswa Tuntut Kedaulatan Pangan Ditegakkan

Faiz Iqbal Maulid - detikNews
Jumat, 24 Sep 2021 16:38 WIB
Demo di depan Kementan (Faiz-detikcom)
Foto: Demo di depan Kementan (Faiz-detikcom)
Jakarta -

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pertanian Indonesia menggelar demonstrasi di depan Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Mereka menuntut kedaulatan pangan ditegakkan.

Pantauan detikcom di Kementan, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Jumat (24/9/2021), tampak demo tersebut dikawal petugas kepolisian. Para peserta aksi tampak membawa sejumlah spanduk.

Spanduk tuntutan itu antara lain 'Apa Guna BPN Kalau Masih Import', 'Hentikan Import' dan 'Jokowi Tolong Sejahterakan Petani'. Demo ini digelar dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2021.

"Kami datang ke sini untuk mempertanyakan dan untuk menuntut kesejahteraan apa yang diberikan pemerintah saat ini. Beberapa bulan belakang panen raya sedang diciptakan petani, tapi para petinggi negara melakukan impor yang sangat luar biasa dan ini menyakiti hati para petani di Indonesia," kata Koordinator aksi unjuk rasa, Annas.

Dia juga menyampaikan enam tuntutan sebagai dalam Hari Tani Nasional 2021. Pihaknya menyoroti nasib petani di Indonesia yang menurutnya sedang dikriminalisasi.

"Kami Aliansi Mahasiswa Pertanian Indonesia mengangkat enam isu yang dijadikan refleksi Hari Tani 2021. yang pertama hentikan impor, kedua wujudkan reformasi agraria, ketiga regenerasi sarana dan prasarana sektor pertanian, keempat penanganan nilai tukar petani harus serius, kelima pengkajian ulang Omnibus Law dan terakhir leadership Kementerian Pertanian dan BPN harus sesuai bidangnya," ucapnya.

Adapun tuntutan mahasiswa di aksi Hari Tani Nasional antara lain:

1. Hentikan impor, mulai kedaulatan pangan
2. Wujudkan reformasi agraria
3. Sarana dan prasarana untuk sektor pertanian dan regenerasi petani
4. Nilai tukar petani harus ditangani secara serius
5. Penyelesaian kebijakan yang masih tumpang tindih, serta pengkajian UU Omnibus Law
6. Leadership Kementerian Pertanian dan BPN harus memiliki latar belakang pertanian serta menguasai bidangnya

Polisi kemudian melakukan mediasi dengan pihak demonstran. Ada empat orang koordinator demonstran yang kemudian melakukan komunikasi dengan pihak Kementan.

Para mahasiswa itu meminta pemerintah menjawab tuntutan mereka paling lambat 3 bulan. Mereka mengancam akan menggelar demonstrasi lagi.

Perwakilan bidang Humas Kementerian Pertanian, Arief, tampak mendatangi massa. Dia terlihat menandatangani berkas tuntutan dari massa aksi.

"Nanti apa yang menjadi kajian dari adik-adik semua, kita akan sampaikan ke pimpinan untuk bisa menjadi sebuah kebijakan," kata Arief di lokasi. Setelah itu, massa terlihat membubarkan diri.

(haf/haf)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT