.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin aplikasi PeduliLindungi bisa menjadi alat pembayaran digital. Namun, keinginan ini dinilai belum perlu karena aplikasi tersebut masih memiliki sejumlah kecacatan.
Kritik ini disampaikan oleh guru besar bidang sosiologi bencana dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura, Prof Sulfikar Amir. Dia mengatakan bahwa menjadikan PeduliLindungi sebagai alat pembayaran digital ini tidaklah pas.
"Ide dari Pak Luhut untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat pembayaran ini sepertinya tidak terlalu pas. Karena sebenarnya PeduliLindungi itu kan sebuah aplikasi yang data sistemnya khusus dipakai untuk menangani masalah kesehatan," kata Sulfikar kepada wartawan, Jumat (24/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia melihat ada banyak aspek yang tidak bisa disatukan dengan sisi komersial. Meskipun aplikasi ini memang memiliki fitur pembayaran.
"Jadi banyak aspek yang tidak bisa disatukan dengan sisi komersial di situ. Walaupun PeduliLindungi memiliki fitur yang bisa dipakai untuk pembayaran, tetapi kita bicara fungsi utama PeduliLindungi," ungkapnya.
Selain itu, dia juga menyoroti kekurangan aplikasi ini. Salah satunya soal keamanan data. Beberapa waktu lalu sertifikat vaksinasi COVID-19 dan NIK Presiden Jokowi di aplikasi ini tersebar di media sosial.
"Belum lagi ada masalah mengenai keamanan data PeduliLindungi yang saat ini masih mengecewakan. Ada data yang bocor, datanya mudah diakses dan sebagainya. Walaupun pemerintah itu bukan kebocoran," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa aplikasi ini masih memiliki banyak cacat. Masih banyak yang harus dibenahi dari aplikasi ini.
"Konsepnya sendiri sebenarnya bermasalah kan. Jadi PeduliLindungi ini masih banyak cacatnya. Tidak buruk amat, masih berjalan dengan baik. Tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dibereskan," tuturnya.
