Yusril Tanggapi Rachland PD: Susun Argumen, Jangan Pakai Jurus Mabuk

Yusril Tanggapi Rachland PD: Susun Argumen, Jangan Pakai Jurus Mabuk

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 24 Sep 2021 14:08 WIB
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras.
Yusril Ihza Mahendra (Foto: dok. detikcom)

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menekankan pengajuan gugatan terhadap AD/ART PD di MA adalah sah. Yusril mengingatkan Rachland, hakim MA tidak akan menjadikan ocehan politik sebagai pertimbangan untuk memutuskan suatu gugatan.

"Pengujian AD/ART PD ke Mahkamah Agung adalah langkah hukum yang sah dan konstitusional. Coba Rachland Nashidik menyusun argumen, membantah dalil-dalil yang saya kemukakan ke Mahkamah Agung. Sia-sia menggunakan jurus dewa mabuk menghadapi persoalan ini. Para hakim agung tidak akan mempertimbangkan ocehan politik yang mencoba menarik-narik persoalan ini ke sana-kemari," papar Yusril.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mahkamah Agung akan fokus pada argumentasi yuridis dan konstitusional dalam memeriksa dan memutus perkara ini, bukan ocehan politik yang sama sekali tidak ada gunanya," imbuhnya.

Sebelumnya, Demokrat tidak sepakat dengan pengakuan netral advokat Yusril Ihza Mahendra terkait persoalan AD/ART PD yang bakal digugat ke MA. Yusril justru dinilai memihak dan mendapat keuntungan dari praktik politik Moeldoko.

ADVERTISEMENT

"Yusril Ihza Mahendra mengaku netral dalam skandal pembegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia mengaku menjadi kuasa hukum Moeldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik," kata elite Partai Demokrat, Rachland Nashidik, dalam keterangannya, Jumat (23/9/2021).

"Tapi skandal hina pengambilalihan paksa Partai Demokrat oleh unsur Istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikatnya adalah sebuah krisis moral politik. Dan orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas," lanjutnya.


(zak/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads