Menpora & Komisi X DPR Sepakati 861 DIM & Pembentukan Panja RUU SKN

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 23:29 WIB
Kemenpora
Foto: Dok. Kemenpora
Jakarta -

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Raker ini membahas Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (DIM RUU SKN) dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU SKN.

Dalam Raker ini, Komisi X DPR dan pemerintah menyepakati jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU SKN yang telah dikirim diserahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebanyak 861 DIM.

"Komisi X DPR dan Pemerintah menyepakati jumlah DIM tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) sebanyak 861 DIM," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Dari jumlah ini, DIM yang tetap sebanyak 191 DIM, DIM yang dihapus sebanyak 122 DIM, DIM perubahan substansi sebanyak 137 DIM, DIM penambahan substansi sebanyak 370 DIM, dan DIM perubahan redaksional sebanyak 41 DIM.

Pada rapat ini, Komisi X dan pemerintah menyepakati DIM tetap. Sementara untuk DIM diubah redaksi, diubah substansi, DIM dihapus, DIM usulan baru, akan dibahas dalam Panja yang terdiri dari pemerintah dan DPR.

Di samping itu, Komisi X DPR dan pemerintah juga menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU SKN. Dan Ketua Panja ini diduduki oleh Dede Yusuf Macan Effendi.

"Panja tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terdiri dari tim Panja DPR 30 orang dan Pemerintah 61 orang," jelasnya.

Sementara itu, Amali pada kesempatan ini menyampaikan tim Panja dari Kemenpora akan dipimpin oleh Sekretaris Kemenpora Gatot Dewa S Broto. Adapun penanggung jawab dari Kemendagri yakni Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, dan Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra.

Amali optimistis RUU SKN ini dapat selesai sesuai target yakni dalam dua masa sidang DPR RI.

"Inilah semangat Komisi X mendorong supaya undang-undang SKN ini cepat lahir. Saya kira kepentingan kita bersama undang-undang ini harus segera lahir dan kami akan membantu apa yang telah disampaikan tadi baik tata tertib dan lain sebagainya. Kami pasti akan dipimpin oleh para pejabat eselon I dan semua yang datang itu bisa mengambil keputusan," ucapnya.

Amali juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Komisi X DPR yang sudah menyetujui 861 DIM dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN).

"Jadi inilah semangat Komisi X DPR RI mendorong supaya undang-undang SKN ini cepat lahir. Saya kira untuk kepentingan kita bersama UU ini harus segera lahir," ucapnya .

Amali menegaskan pemerintah serius untuk membahas dan menyelesaikan RUU ini sehingga dapat segera diimplementasikan sebagai pedoman keolahragaan nasional.

"Jumlah DIM ini 861 itu mencerminkan bahwa dari internal pemerintah benar-benar serius terkait RUU SKN. Jadi bukan hanya DIM dari Kemenpora tapi kami juga mengakomodir DIM dari berbagai kementerian lembaga lainnya," katanya.

(akn/ega)