Sempat Diskors, Komisi I DPR Lanjut Rapat dengan Wamenhan-Kasum TNI

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 12:38 WIB
Rapat Komisi I DPR RI, Kamis (23/9/2021). (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom).
Rapat Komisi I DPR RI, Kamis (23/9/2021). (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)
Jakarta -

Agenda rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali dilanjutkan setelah sempat diskors gegara protes soal kehadiran. Meski kedua mitra hadir diwakili, Komisi I memutuskan rapat dilanjutkan kembali.

Menhan Prabowo diwakili oleh Wamehan M Herindra sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diwakili Kasum TNI Letjen Eko Margiyono. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyahri.

"Dihadiri 24 orang dari 7 fraksi dengan demikian kuorum telah terpenuhi. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirohim, rapat ini saya nyatakan dibuka dan bersifat tertutup ya," kata Abdul Kharis.

Rapat yang membahas anggaran tahun 2022 ini digelar secara tertutup. Pihak yang tidak berkepentingan diminta meninggalkan ruang rapat.

Di awal rapat, sempat diwarnai protes dari anggota Komisi I karena masalah kehadiran Menhan Prabowo Subianto dam Panglima TNI. Protes pertama datang dari anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin yang menyoroti Panglima TNI.

"Hari ini semua diwakilkan, memang tidak ada larangan sih, cuma buat kami Panglima tidak ada di dalam UU MD3-nya. Kalau Menhan memang boleh diwakilkan begitu kan, dan selanjutnya terserah pada kesepakatan pleno seperti apa," kata Nurul.

"Tapi buat saya pribadi, ini preseden, tiba-tiba semua tidak hadir. Jadi kita lembaga mau jadi lembaga wakil-wakilan maksudnya? Kita di sini kan representasi suara wakil rakyat," sambungnya.

Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta juga melemparkan protes atas ketidakhadiran Prabowo dan Marsekal Hadi. Sukamta protes rapat kerja mitra diwakili.

Menurut penjelasan Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis, Komisi I mendapat surat dari Kemenhan bahwa Prabowo ada kunjungan ke luar negeri. Sementara Panglima TNI kunjungan ke Sumatera.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin tak mempersoalkan Prabowo diwakili Wamenhan. Namun, dia menyoroti Panglima TNI yang diwakili Kabais TNI.

"Dengan segala hormat, sebetulnya surat Panglima ini perlu dikoreksi untuk urusan-urusan anggaran dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip Komisi I dengan pemerintah, artinya ini keputusan negara, Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja," kata Hasanuddin.

Simak juga 'Daftar 7 Hakim Agung Terpilih yang Disahkan DPR di Rapat Paripurna':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/gbr)