Haris Azhar dari Lokataru dan Fatia Maulidianti dari KontraS dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Laporan Luhut ini diibaratkan seperti metromini menyenggol tukang ojek.
"Hemat kami, ini ibarat metromini nyenggol tukang ojek. Yang besar nyenggol yang kecil, yang besar akan dianggap bersalah oleh opini publik. Semoga ada jalan terbaik," ujar anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Jazilul Fawaid kepada detikcom, Rabu (22/9/2021).
Jazilul menyebut lebih baik ada 'win-win solution' terkait permasalahan Luhut, Haris, dan Fatia itu. Namun, ia tetap mempersilahkan ketiganya menempuh proses hukum bila tak terjadi kesepakatan dalam mediasi.
Sementara itu, anggota Komisi III Fraksi PPP, Arsul Sani, menilai laporan Luhut ini bisa menjadi momentum Polri mengaplikasikan restorative justice atau mengedepankan mediasi.
"Laporan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) kepada polisi atas dugaan pencemaran nama baik atau penistaan melalui sarana ITE bisa menjadi momentum bagi penegak hukum Polri untuk mengupayakan penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Publik karenanya perlu mendukung Polri untuk mengedepankan penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini," imbuh Arsul.
Menurutnya, laporan Luhut perlu disikapi sebagai hak warga negara untuk melapor karena merasa dirugikan. Arsul meminta masyarakat tidak terlalu menitik beratkan kepada pejabat negara yang anti-kritik.
"Yang paling penting adalah bagaimana publik bersama-sama bisa mendorong agar kasus-kasus seperti ini bisa terselesaikan dengan pendekatan restoratif tadi," katanya.
