Hanya KPI yang Bisa Hentikan Republik BBM

Jakarta - Penghentian penayangan Republik Benar-benar Mabok (BBM) hanya bisa dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Negara maupun aparat kepolisian tidak dapat menghentikannya. "Saya kira SBY tidak akan gegabah dalam meyikapi masalah ini, karena dia orang cerdas dan ada aturannya. Bukan negara atau polisi yang melarang tapi KPI yang bisa melarang," ujar pengamat politik asal CSIS J Kristiadi dalam perbincangan dengan detikcom di Jakarta, Selasa (11/4/2006). Kristiadi menambahkan acara Republik BBM merupakan cara efektif untuk menyampaikan aspirasi dan harapan masyarakat. Pasalnya penyampaian aspirasi itu dikemas tidak hanya unsur komedi melulu tetapi ada unsur yang membangun. "Kalau orang mulai menyingkirkan seperti ini, lalu orang akan menjadi kesepian. Pemimpin akan menjadi otoriter, karena hanya menjadi orang yang mau memimpin orang yang dia senangi saja," tambahnya. Kristiadi mengungkapkan bahwa tidak mungkin pemerintahan SBY dapat dengan mudah digulingkan oleh kelompok apa pun. Karena pemerintahan SBY dipilih secara legitimate oleh masyarakat. "Bagaimana mungkin Republik seperti ini dapat menggulingkan Presiden yang dipilih 60 persen rakyat. Cuma orang gila yang ingin menggulingkan pemerintah yang legitimate dipilih oleh rakyat," tandasnya. Hal senada juga disampaikan oleh pakar komunikasi UI Effendi Gazali. Menurutnya acara Republik BBM tidak untuk menggulingkan pemerintahan SBY."Jauh,jauh. Aku aja pengajar komunikasi politik tidak pernah berpikir ke sana atau teori manapun tidak bisa ke situ," tandasnya. (ary/)