Pengamat Sebut Kebijakan Pemerintah Tangani Pandemi Sudah Terukur

Khoirul Anam - detikNews
Selasa, 21 Sep 2021 19:24 WIB
Update Corona Surabaya Sesuai Inmendagri: Status hingga Aturan Mal
Ilustrasi/Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Berbagai indikator telah menunjukkan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara efektif dan berdampak optimal. Hal ini berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per 19 September.

"Fakta yang saya amati dari memperhatikan media massa, situasi lapangan, dan mendengar opini ahli di bidang kesehatan, pemerintah terus menekan laju penularan COVID-19 dengan berbagai cara. Mulai dari mengeluarkan kebijakan PPKM darurat sampai dengan sekarang PPKM level situasi wilayah. Menurut saya, pemerintah sudah melakukan kebijakan yang terukur," ujar Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Dr. Slamet Rosyadi, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/9/2021).

Diketahui, penilaian situasi COVID-19 di Jawa-Bali sudah mulai mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kini, hanya 3 wilayah di pulau Jawa yang berstatus level 4, 82 wilayah level 3, dan 43 wilayah level 2.

Selain itu, jumlah kasus aktif COVID-19 juga berhasil ditekan, dari 12,48% pada 3 Juli 2021, menjadi 1,45% pada 19 September 2021. Hal ini berjalan beriringan dengan tingkat kesembuhan yang meningkat dari 84,86% menjadi 95,16% pada periode tersebut. Adapun, tingkat keterisian rumah sakit turun dari 75% menjadi 12%.

Slamet mengatakan pemerintah telah mampu mengukur secara kuantitatif kondisi pandemi di suatu wilayah. Kebijakan tersebut, kata dia, bisa memantau kondisi wilayah dengan lebih baik.

"Masyarakat juga perlu mengapresiasi pemerintah sudah terbuka kepada publik sehingga data kondisi penanganan COVID-19 sudah sebegitu terbukanya kepada masyarakat saat ini. Slamet juga melihat data perkembangan kasus COVID-19 data kesembuhan dan yang meninggal, sudah cukup transparan disampaikan pemerintah," sambungnya.

Slamet berharap pemerintah dapat memperkuat perumusan kebijakan publik berdasarkan kajian ilmiah (evidence base). Karena, menurutnya, penanganan COVID-19 tidak bisa dilakukan melalui cara-cara birokratis, tetapi harus melalui pendekatan ilmiah.

Dengan demikian, lanjut Slamet, masyarakat dapat teredukasi dengan lebih baik guna menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menangani krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19.

"Pemerintah kita saat ini sudah menyusun kebijakan melalui kajian ilmiah. Hal ini sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat, misalnya, kenapa aktivitas ekonomi harus dibatasi. Namun, tentunya kita tetap harus belajar dan sambil melihat situasi dan praktik terbaik dari negara lain juga," terangnya.

Slamet juga mencontohkan bagaimana Taiwan merespons kasus pertama COVID-19 yang merebak di Wuhan dengan menugaskan ahli di bidang kesehatan ke Wuhan untuk mempelajari situasi. Setelah kembali ke negaranya, ahli kesehatan Taiwan membawa hasil pengamatan yang kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan.

Selain upaya merumuskan kebijakan publik yang efektif mencegah penularan COVID-19 yang meluas, secara keseluruhan Slamet juga melihat upaya vaksinasi sudah cukup cepat. Menurutnya, pemerintah sadar apabila upaya kesehatan tidak segera dituntaskan akan berdampak ke bidang-bidang lainnya.

"Efeknya luar biasa apabila kita tidak menangani krisis kesehatan ini dengan cepat. Saya lihat adanya kolaborasi untuk program vaksinasi, banyak pemangku kepentingan yang terlibat untuk mempercepat vaksinasi. Di Purwokerto saja, animo masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi sudah sangat luar biasa dan positif. Masyarakat mulai sadar terhadap perlindungan kesehatan," terang Slamet lebih jauh.

Bagi Slamet, upaya vaksinasi saat ini mendapatkan respons positif dari masyarakat. Hal itu, kata dia, berkat edukasi yang berjalan baik.

"Ke depan, sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan harus terus dijalankan. 5M itu harus betul-betul dijalankan dan masyarakat harus menjadi bagian dari kampanye karena pemerintah tidak mungkin bekerja 24 jam sehingga perlu partisipasi publik. Keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat perlu didorong untuk dijadikan agen perubahan dan mempromosikan kampanye hidup sehat dan beradaptasi dengan kebiasaan baru, karena kita belum tahu kapan pandemi belum akan berakhir," pungkasnya.

(akn/ega)