.webp)
KPK Sebut untuk Bank Tanah
Kala itu, pada Maret 2021, Plt Juru Bicara KPK pernah menyebutkan pengadaan tanah yang diduga dikorupsi itu adalah untuk bank tanah. Untuk apa peruntukannya disebut KPK belum jelas.
"Terkait pengadaan tanah Munjul, Cipayung, sejauh ini data yang kami peroleh pengadaan tanah tersebut untuk bank tanah Provinsi DKI Jakarta," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi belum ada rencana peruntukannya," imbuh Ali.
Namun keterangan lain disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Saat itu Riza mengatakan lahan yang dibeli Sarana Jaya, salah satunya, ditujukan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah.
"Ya kurang-lebih yang dibeli Sarana Jaya itu untuk DP 0 persen, di antaranya ya," kata Riza saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/3/2021).
Dia mengatakan Sarana Jaya memang diberi sejumlah tugas oleh Pemprov DKI. Salah satunya, kata Riza, membangun rumah DP 0 rupiah.
"Ya kalau kasus Sarana Jaya kita kan memang salah satu tugas, salah satu yang ditugaskan ke Sarana Jaya adalah membangun DP 0 persen," kata Riza.
Keterangan Anies
Kini ucapan Riza semakin diperjelas Anies setelah diperiksa KPK sebagai saksi. Anies mengaku menjelaskan tentang program pengadaan rumah ke KPK.
"Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta," ucap Anies usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021).
"Pertanyaan menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta," imbuhnya.
Diketahui Anies sendiri memiliki program rumah DP Rp 0. Namun saat dicecar lebih jauh soal itu, Anies memilih diam dan langsung masuk ke mobilnya.
Kini pertanyaan besar tersisa untuk KPK. Apakah benar kaitan pengadaan lahan yang diduga diselimuti korupsi ini adalah soal program rumah DP Rp 0? Mari kita tunggu jawabannya bersama.
Lihat juga video 'Diperiksa KPK Terkait Lahan Munjul, Prasetyo Dicecar soal Mekanisme Anggaran':
(dhn/tor)
