KKP Akan Bangun Pelabuhan Tangkap di 2024

Khoirul Anam - detikNews
Selasa, 21 Sep 2021 14:01 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono, saat tiba di Sumbar (Jeka-detikcom)
Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono, saat tiba di Sumbar (Jeka-detikcom)
Jakarta -

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan telah menangkap sebanyak 135 kapal ikan yang melanggar ketentuan wilayah per September 2021. Adapun jumlah itu terdiri dari 88 kapal ikan dari dalam negeri dan 47 kapal ikan asing, di antaranya 16 kapal ikan dari Malaysia, 6 kapal ikan dari Filipina, dan 25 kapal ikan dari Vietnam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan jumlah tersebut belum merupakan keseluruhan kapal ikan dari dalam negeri yang melanggar aturan wilayah penangkapan ikan.

"Di dalam (negeri) masih belum tegas. Kalau tadi disebut ada 47 yang melanggar wilayah (kapal ikan asing). Di dalam negeri terlalu sedikit (88 kapal ikan yang tertangkap). Bisa jadi seribu, dua ribu, tiga ribu, yang melanggar wilayah," kata dia dalam Bincang Bahari: Mengelola Sektor Kelautan dan Perikanan di Tengah Pandemi, Selasa (21/9/2021).

Oleh karena itu, Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan tengah menyiapkan aturan penangkapan ikan terukur. Penangkapan ikan dalam aturan ini didasarkan pada kuota untuk kategori penangkap ikan.

"Jadi ternyata di seluruh dunia ini, hanya tiga negara yang masih melakukan penangkapan bebas. Vietnam yang sering ketangkap di Natuna Utara, lalu kemudian Filipina, dan yang ketiga kita. Bahkan China sudah masuk ke wilayah yang namanya penangkapan terukur," kata dia.

Diketahui, penangkapan ikan dalam aturan ini didasarkan pada kuota untuk kategori dan penangkap ikan, di antaranya industri, untuk nelayan tradisional, dan untuk hobi. Adapun payung hukum untuk aturan penangkapan terukur yakni dengan menetapkannya melalui peraturan menteri.

"Jadi esensi dari penangkapan yang terukur menjadi bagian dari implementasi (program) ekonomi biru bisa tercapai. Nah, untuk itu mungkin kita akan dorong ke PP (peraturan pemerintah), yang lebih tinggi lagi," kata dia.

Dalam mendukung implementasi aturan itu, ia mengaku pihaknya tengah menyiapkan sarana pelabuhan tangkap. Menurutnya, pembangunan sarana pelabuhan direncanakan berjalan pada 2024.

"Bagaimana kalau kita punya eco fishing port. Dua saja kita punya. Nomor satu itu yang berdekatan wilayah Samudra Hindia. Nah itu bisa di daerah Pengambengan karena dekat dengan airport internasional," lanjutnya.

Selanjutnya, sarana pelabuhan tangkap juga dibangun di wilayah Bitung, Sulawesi Utara. Wilayah ini dipilih karena Bitung merupakan sentra industri perikanan.

"Kalau itu bisa dilakukan, maka penangkapan terukur ini jadi lebih efektif juga. Kemudian seluruh produksi bisa digeser ke sana. Atau mau ditambah satu lagi di wilayah Ambon. Artinya dari wilayah Ambon itu bisa langsung ekspor," tuturnya.

Ia mengaku bahwa Indonesia belum memiliki pelabuhan ikan modern. Oleh karena itu, ia menegaskan, dalam tiga tahun ke depan, pihaknya sudah dapat membangun sarana pelabuhan ikan.

"Saya pergi ke Perth, saya itu jajan itu di situ sebelahnya pelabuhan ikan enggak ada bau sama sekali. Di Jepang juga sama," ungkapnya.

Lihat juga video 'Duka Menkes Budi Atas Peristiwa KKB Papua Serang Nakes':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)