Anggota DPR: Penghentian Republik BBM Harus Dilawan

Jakarta - Penghentian acara komedi satire Republik BBM (Benar-benar Mabok) harus dilawan. Bahkan mosi tak percaya pada pemerintah bisa digalang jika penghentian itu akibat adanya intervensi. "Penghentian acara Republik BBM adalah tanda-tanda yang buruk untuk mengekang kebebasan pers. Ini harus dilawan. Semua kalangan harus melawan, karena jelas ini seperti Orde Baru," kata anggota Komisi I DPR Djoko Susilo dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (9/4/2006).Djoko juga meminta agar pihak manajemen Indosiar mempertahankan keberadaan acara ini yang dinilai kritis, moderat dan tidak vulgar. "Saya kira acara ini konstruktif dan justru memberikan pendidikan politik bagi masyarakat," ungkapnya.Dia selaku anggota DPR yang kerap dikritik, mengaku tidak mempermasalahkan dan memandang wajar sentilan dalam acara Republik BBM tersebut. "Tidak apa-apa, itu hal yang wajar dan konstruktif, walau sakit. Dan kita tidak sampai mengumpulkan pemilik stasiun TV," jelas politisi dari PAN ini.DPR yang sedang reses saat ini pun akan mempelajari lebih lanjut persoalan ini. Apalagi bila acara komedi satire ini benar-benar dihentikan penayangannya karena ada intervensi dari pemerintah."Kalau ada intervensi dari pemerintah kita akan galang mosi tidak percaya kepada Kominfo. Pemerintah tidak punya hak melarang. Saya sangat kecewa bila pemerintah benar-benar melakukan intervensi," sesalnya.Penghentian acara komedi Republik BBM dikabarkan terkait dengan pemanggilan 7 pemilik stasiun oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pada Jumat malam (7/4). Namun melalui orang kepercayaannya, Wapres JK menyatakan jelas-jelas tidak pernah melakukan pelarangan."Bahkan JK ingin meramaikan Republik BBM," tegas orang kepercayaan JK yang tidak mau disebutkan namanya kepada detikcom. (ndr/)