Faisal Basri: Kritik Republik BBM Mengerikan Tidak Tepat

Faisal Basri: Kritik Republik BBM Mengerikan Tidak Tepat

- detikNews
Minggu, 09 Apr 2006 08:48 WIB
Jakarta - Acara Republik BBM di Indosiar akan distop. Kebijakan ini diambil pimpinan Indosiar setelah acara pertemuan antara pemilik televisi dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Dalam pertemuan itu terdapat celetukan dari stasiun televisi lain yang mengatakan, bahwa acara Republik BBM sangat mengerikan. Benarkah Republik BBM mengerikan?Bagi pengamat ekonomi yang pernah menjadi pengisi acara Republik BBM, Faisal Basri, ungkapan Republik BBM sebagai acara yang mengerikan tidak tepat."Mengerikan siapa? Karena itu kan realita yang terjadi di masyarakat, dan dibuat secara sindiran," kata Faisal kepada detikcom, Minggu (9/4/2006). Dalam acara Republik BBM terdapat sebuah ungkapan "Sentil sini sentil sana, yang tersentil harus bijaksana".Menurut Faisal, jika terdapat pihak yang tersinggung dalam acara tersebut, maka hal itu amatlah wajar dalam konteks pengembangan demokrasi di negara ini."Seharusnya yang tersinggung harus menerima karena itu kenyataan. Tapi kalau kemudian karena tersinggung lantas melarang penayangan acara itu berarti kita kembali ke masa lalu," tukas Faisal.Faisal menegaskan jika pemerintah ingin menutup acara Republik BBM maka lebih baik segera saja untuk dilakukan. Namun Faisal menantang pemerintah jika ingin melakukan penutupan harus dilakukan secara terbuka. "Jangan di balik layar, ini tidak gentle namanya. Dan ini berarti menandakan bahwa pemerintah sekarang sama dengan rezim yang dulu atau kelanjutan dari stok yang lama," ungkap Faisal.Terkait adanya instruksi dari pemilik Indosiar yang meminta kepada manajemen untuk menyetop acara Republik BBM, menurut Faisal, hal itu wajar dalam dunia pengusaha."Kalau di dunia usaha, ketika mencoba terus mendapat gangguan, maka mereka langsung tiarap. Nanti tinggal dibikin alasan bahwa kontrak acara sudah habis, gampang saja," urai Faisal.Namun Faisal menegaskan hal ini harus dilawan, karena sesuai dengan aturan di dalam UU Pers menjamin adanya kebebasan. "Ya rezim demagog ini harus dilawan karena mengandung benih otoritarian yang sama tingginya dengan masa lalu," ujar mantan pengurus PAN ini. (ahm/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads