Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan demokrasi Pancasila dibangun di atas nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jenis demokrasi ini mengusung nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai rujukan bentuk dan sistem pemerintahan negara.
Hal itu disampaikan Bamsoet saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional 'Ruang Kebebasan Berekspresi Sebagai Indikator Sehatnya Demokrasi'. Acara ini diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana secara daring di Bali pada hari ini.
"Dalam membangun demokrasi Pancasila, kita mempunyai pandangan dan komitmen yang sama. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara yang menjadi pedoman dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi dasar rujukan dalam membuat dan menilai kebijakan publik dan menjadi sumber nilai yang mempersatukan dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan," papar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (19/9/2021).
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan naik turunnya indeks demokrasi sering dialami negara-negara yang sedang berproses menuju kematangan demokrasi. Ia menyebut di negara-negara maju yang konon disebut sebagai kampiun demokrasi pun masih dapat ditemukan percikan-percikan persoalan dalam implementasi demokrasi.
"Kondisi ini selaras dengan laporan The Economist Intelligence Unit yang menyebutkan bahwa penurunan indeks demokrasi memang tengah menjadi tren kecenderungan global. Laporan The Economist Intelligence Unit menyebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia tahun 2020 berada di peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3, atau turun dari tahun 2019 dengan skor 6,48. Menurut catatan The Economist Intelligence Unit, angka ini adalah yang terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir," kata Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, esensi demokrasi adalah adanya keseimbangan. Demokrasi di satu sisi harus menjamin ketersediaan ruang bagi setiap warga negara untuk berekspresi dan mengartikulasikan hak-hak politiknya tanpa represi dan intimidasi, baik dari aparatur negara maupun dari elemen-elemen kekerasan dalam masyarakat.
Di sisi lain, lanjutnya, ekspresi demokrasi juga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara tidak bertanggung jawab, yang justru mencederai nilai-nilai demokrasi, seperti menggunakan cara anarkis, atau dengan menyebarkan hoax yang dapat memantik konflik dan memecah belah bangsa.
"Belum lama ini muncul berbagai mural sebagai bentuk ekspresi masyarakat sekaligus kritik kepada pemerintah. Kita mengapresiasi ketegasan sikap Presiden Jokowi yang telah meminta Polri agar tidak reaktif dan berlebihan dalam menanggapi munculnya mural yang bersifat satir tersebut," ungkap Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan setiap elemen bangsa wajib memahami dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia adalah bagian penting dari sejarah. Semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membangun dan memperkuat kehidupan demokrasi yang nyata dan membumi.
"Artinya, kematangan demokrasi haruslah menjadi sebuah konsep keteladanan, dan bukan sekadar retorika. Dan sikap kenegarawanan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dalam menanggapi kritik terhadap pemerintah adalah contoh yang patut diteladani dalam menegakkan dan menghormati nilai-nilai demokrasi," imbuh Bamsoet.
Seminar ini juga menghadirkan Tenaga Ahli Utama Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin, Aktivis Hak Asasi Manusia dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, dan Ketua DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2019 Sultan Rivandi.
(fhs/ega)
