Waket DPD: Pemilu Langsung Sudah Seperti Industri dalam Demokrasi Kita

Erika Dyah - detikNews
Minggu, 19 Sep 2021 17:25 WIB
DPD RI
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meminta Pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali sistem pemilihan umum (pemilu) langsung Indonesia. Pasalnya, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diketahui membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun.

"Sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat untuk meninjau kembali sistem pemilu yang boros dan cenderung menyebabkan kerentanan sosial seperti ini. Pemilu langsung sudah seperti industri dalam demokrasi kita," ujar Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin dalam keterangan tertulis, Minggu (19/9/2021).

Menurutnya, biaya pemilu yang terlampau besar sangat rawan menyebabkan penyalahgunaan anggaran. Sultan menilai, jika ditambahkan dengan modal pemilu milik partai politik dan capres, pemilu langsung hanya akan menjadi ajang adu kuat modal politik yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki.

"Secara ekonomi mungkin bagus karena akan ada banyak uang politik yang beredar di masyarakat, namun jika itu harus dibayar dengan rendahnya kualitas pemilu dan potensi konflik horizontal, maka pemilu justru hanya akan menjadi penyebab bagi kemunduran demokrasi itu sendiri," terang mantan wakil Gubernur Bengkulu ini.

Selain itu, Sultan pun menilai angka ratusan triliun terlalu mubazir jika hanya dijadikan modal pemilu. Terlebih bagi Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang. Ia mengatakan, modal pemilu ini sejatinya bisa disiasati dengan lebih efisien dan efektif.

"Secara kelembagaan, DPD RI sangat menghormati mekanisme demokrasi yang demikian, namun jika kita sejenak membandingkan proses pemilu kita selama ini dengan kualitas demokrasi yang ditimbulkan setelahnya, maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk berbesar hati untuk mengevaluasi sistem pemilu langsung yang ada," tambahnya.

Lebih lanjut, Sultan mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kondisi fiskal saat ini yang semakin banyak ditopang oleh hutang luar negeri. Menurutnya, bangsa ini akan dinilai naif jika pemilu harus dibiayai dengan utang.

"Dalam suasana bangsa yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, sebaiknya anggaran difokuskan pada pembenahan sistem dan manajemen kesehatan dan pendidikan, serta upaya pemulihan ekonomi nasional. Pesta Demokrasi tidak pantas dirayakan di tengah meningkatnya angka kemiskinan rakyat," tegasnya.

Sultan pun mengatakan jebakan demokrasi liberal berupa biaya pemilu yang semakin meningkat ke depannya harus dihindari. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia kembali pada mekanisme demokrasi Pancasila yang lebih berkualitas dan ekonomis.

"Oleh karena itu, kami menyarankan agar bangsa ini untuk melakukan restorasi demokrasi dengan memperbaharui sistem pemilu dan ketatanegaraan sejak dari hulunya, yang adalah konstitusi negara. Kita membutuhkan amandemen secara lebih menyeluruh, tidak sekadarnya saja," ungkap Sultan.

Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar serentak tahun 2024 mendatang merupakan penyelenggaraan yang sangat mahal. Hal ini ia sampaikan dalam webinar bertajuk 'Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi, dan Prediksi' yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) secara daring pada Kamis (2/9) lalu.

"Pemilu 2024 nanti adalah pemilu yang menurut saya sangat mahal ya. Saya sudah hitung-hitung sebetulnya dari pengajuan yang disampaikan KPU, Bawaslu, apakah itu dari sumber APBN maupun APBD ya itu tidak kurang sekitar Rp 150 triliun, itu kita belum bicara keamanan dan seterusnya," kata Doli.

(akn/ega)