Pihak Lapas Kelas I Medan sedang mengusut dugaan penganiayaan yang videonya sempat viral di media sosial (medsos). KontraS Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan agar pengusutan dugaan penganiayaan itu melibatkan Komnas HAM hingga LPSK.
"Ini masalah serius dan harus diusut tuntas. Untuk menuntaskannya, kami mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan. Akan lebih efektif jika melibatkan lembaga negara lain seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan LPSK," kata Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam di Medan, Minggu (19/9/2021).
Amin menilai Komnas HAM, Ombudsman, dan LPSK perlu dilibatkan agar pengusutan dugaan penganiayaan itu tidak sekadar formalitas. Menurutnya, polisi juga perlu turun tangan.
"Maka kita mendorong juga ada penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian dalam mengungkap persoalan ini," tutur Amin.
Lebih lanjut Amin menganggap peristiwa seperti dalam video yang viral sudah masuk kategori penyiksaan. Sebab, praktik kekerasan seperti dalam video itu diduga terjadi di lembaga negara.
"Dalam kacamata kami, apa yang diutarakan di video viral tersebut bukan sekadar penganiayaan, tapi itu sudah masuk dalam kategori penyiksaan. Sebab, praktik kekerasan yang dialami oleh orang tersebut justru terjadi saat ia berada dalam penguasaan negara, dalam hal ini berada dalam lembaga pemasyarakatan," papar Amin.
"Maka demikian, itu memenuhi unsur penyiksaan. Secara definisi penyiksaan, bisa kita rujuk melalui Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1998, Pasal 1 angka (4) UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 9 huruf (f) UU Nomor 26 Tahun 2000," tambahnya.
Baca penjelasan Kalapas Kelas I Medan di halaman berikutnya.
Simak Video: Setop Sebut Rumah Kami Kampung Janda
