Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan untuk memperbaiki indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Ia menyebut target investasi harus terus ditingkatkan sebagaimana yang pernah dikatakan Presiden Joko Widodo,
"Bahkan, presiden sampai harus mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan beragam stimulus ekonomi untuk memastikan semua target tersebut tercapai. Begitu pula dengan tugas dan fungsi DPD RI, di mana salah satunya adalah fungsi pengawasan atas Undang-Undang tertentu dan implementasinya di lapangan," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (17/9/2021).
Hal tersebut diungkapkan LaNyalla dalam Rapat Koordinasi DPD bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pelindo III, dan Stakeholder Pelabuhan pada hari ini.
Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, sebagai representasi kepentingan daerah, pihaknya wajib merespons secara cepat dinamika yang terjadi di daerah.
"Rapat Koordinasi yang kita lakukan pun terkait dengan beberapa surat yang masuk kepada kami," jelasnya.
Di antaranya, kata dia, tentang permohonan perlindungan atas investasi, menyusul adanya pemutusan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Persero terhadap mitra kerja dalam kegiatan reklamasi pembangunan dan pengelolaan zona logistik Terminal Multipurpose Teluk Lamong.
Menurutnya, hal ini menjadi preseden buruk bagi upaya-upaya terkait percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana digaungkan Jokowi.
"Termasuk hubungan antara daerah dan pusat, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh kementerian sektoral dan Badan Usaha Milik Negara. Tentu kita harus mengedepankan semangat mencari solusi. Bukan semangat ego sektoral," katanya.
LaNyalla menambahkan, apabila semangat ego sektoral dikedepankan, kerugian akan dialami oleh semua pihak. Hal ini karena masing-masing memiliki kewenangan untuk mengedepankan ego sektoral.
"Permasalahan ini sangat serius. Apalagi jika berujung ke pengadilan dan gugatan. Tentu akan merugikan dan memperburuk wajah iklim investasi di Indonesia, di mata investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebab, dengan dalih apa pun, termasuk adanya rencana merger antara PT Pelindo I, II, III, dan IV, tidak serta merta membatalkan semua Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dan ditandatangani," katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu mengingatkan, proses lahirnya PKS tersebut telah melalui beberapa korespondensi resmi antar kementerian dan pemerintah daerah, serta para pihak terkait.
"Bahkan telah melahirkan keputusan dan peraturan serta perizinan dari kementerian dan pemerintah provinsi. Tetapi saya meyakini bahwa semua pihak yang hadir di sini berada dalam satu semangat untuk membantu pemerintah, dalam hal ini presiden, agar apa yang sudah menjadi harapan dan target tercapai. Termasuk harapan presiden untuk mempercepat pembangunan jalur logistik laut dan meningkatkan kekuatan maritim," jelasnya.
LaNyalla menyampaikan, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah pembangunan pelabuhan.
"Karena masa depan bangsa kita sebagai Negara Kepulauan, ada di laut," katanya.
Oleh sebab itu, ia berharap rakor tersebut dapat melahirkan rekomendasi yang bisa menjadi solusi bersama.
(ega/ega)
