Komisi Informasi Pusat (KIP) merilis Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2020. Bali dan Kalimantan Barat menjadi dua provinsi dengan skor baik (80-89), yaitu masing-masing 83,15 dan 80,38.
Sebanyak 30 provinsi masuk skor kategori sedang (60-79), termasuk DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi ke-19 dan memiliki skor 70,23. Angka tersebut masih di bawah skor IKIP nasional, yaitu 71,38.
Ketua KIP Gede Narayana mengungkapkan penetapan IKIP dilakukan selama satu tahun dari 312 informan ahli di 34 provinsi. Ini juga merupakan IKIP pertama sejak 10 tahun pelaksanaan UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).
Ia berharap nilai IKIP ini dapat memudahkan stakeholder dalam mengevaluasi pelaksanaan UU KIP yang telah dijalankan badan publik maupun masyarakat selaku pengguna informasi publik.
"Nilai IKIP 2021 ini dapat menjadi catatan dan rekam jejak dalam proses pengawalan keterbukaan informasi publik di Indonesia serta akan menjadi penguatan terhadap tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan UU KIP itu sendiri," ujarnya dalam lokakarya di ICE BSD, Tangerang, Jumat (17/9/2021).
Sementara itu, komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP Romanus Ndau Lendong mengatakan pelaksanaan IKIP 2020 telah mengukur tiga aspek penting. Pertama, dapat mengukur kepatuhan badan publik terhadap UU KIP.
Kedua, mengukur persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya mendapat informasi. Ketiga, kepatuhan badan publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi.
"Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik," ujarnya.
(mul/mpr)
