Tentang Cegah Pungli Gegara Sentilan 'Rossi Tak Dapat SIM di RI'

Jakarta -

Pegiat antikorupsi Emerson Yuntho menyentil masalah pelayanan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di kepolisian. Ujian teori dan praktik untuk mendapatkan SIM dinilai tidak masuk akal.

Emenrson Yuntho menilai ujian teori dan praktik dalam pembuatan SIM sangat sulit. Emerson bahkan menyebut pembalap sekelas Lewis Hamilton dan Valentino Rossi pun akan gagal jika harus uji SIM di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Emerson Yuntho dalam surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Dalam surat terbuka itu, Emerson meminta agar Samsat dan Satpas dibenahi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan model ujian praktik seperti ini, publik percaya Lewis Hamilton akan gagal mendapatkan SIM A dan Valentino Rossi juga tidak mungkin memperoleh SIM C di Indonesia," ujar Emerson Yuntho dalam surat terbuka yang diunggah melalui akun Twitter-nya, @Emerson_Yuntho, seperti dilihat, Kamis (16/9/2021)

Emerson mengaku mendapat keluhan warga soal ujian dalam pembuatan SIM baru di Satpas SIM ini. Ujian teori dalam tes pembuatan SIM juga dinilai tidak masuk akal.

"Praktik pungli dan percaloan juga terjadi dalam urusan pembuatan dan perpanjangan SIM di Satpas. Warga juga mengeluhkan ujian teori yang tidak transparan dan ujian praktik perolehan SIM yang dinilai tidak masuk akal," terang Emerson.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya

Hasil Survei: 75% Pemohon SIM Suap

Karena sulitnya prosedur dalam perolehan SIM itu, menurut Emerson, warga akan memilih suap atau cara-cara yang di luar prosedur. Ini dia ketahui dari survei sederhana.

"Akibat sulitnya prosedur mendapatkan SIM, survei sederhana menunjukkan bahwa 3 dari 4 warga Indonesia (75 persen)-baik sengaja atau terpaksa-memperoleh SIM dengan cara yang tidak wajar (membayar lebih dari seharusnya, menyuap petugas, ,tidak mengikuti prosedur secara benar)," paparnya.

Dalam surat terbuka itu, Emerson kemudian meminta Jokowi membenahi kantor Samsat dan Satpas.

"Oleh karenanya, kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membnenahi Samsat dan Satpas secara extraordinary dan tidak dengan cara biasa-biasa yang telah terbukti gagal. Bapak Presiden bisa perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk bereskan masalah ini secara permanen sehingga tidak terjadi di kemudian hari," tuturnya.

Lalu bagaimana tanggapan pihak kepolisian? Simak di halaman selanjutnya

Dirlantas Polda Metro Beberkan Strategi Cegah Pungli

Menanggapi hal ini, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo membeberkan 5 strategi kepolisian dalam upaya mencegah pungli di kantor Samsat dan Satpas SIM DKI Jakarta.

"Upaya pencegahan pungli di Satpas/Samsat yang dilakukan, pertama mengurangi interaksi antara petugas dan masyarakat yang dilayani dengan membangun sistem online berbasis IT (aplikasi SINAR untuk perpanjangan SIM, SIONDEL dan SIGNAL untuk perpanjangan STNK, ETLE untuk tilang dll," jelas Kombes Sambodo dalam keterangannya, Kamis (16/9).

Upaya kedua adalah dengan meningkatkan pengawasan melalui CCTV maupun pengawasan melekat. Pihak kepolisian juga terbuka dengan menerima kotak pengaduan atau loket pengaduan masyarakat.

"Menuliskan berbagai tulisan layanan 'tidak dipungut biaya' (pada loket pelayanan)," ucapnya.

Terakhir, Polda Metro Jaya memberikan punishment secara tegas bagi anggota yang kedapatan melakukan pungli.

Halaman 1 2 3

Selanjutnya