Polri mengusulkan agar nama Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) diganti. Usul Polri, kata larangan diganti jadi pengendalian dan pengawasan.
"Pendapat Polri terkait dengan RUU Larangan Minuman Beralkohol diganti dengan pengendalian dan pengawasan," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Brigjen Krisno H Siregar dalam rapat bersama Baleg DPR RI, Kamis (16/9/2021).
Polri berpandangan penggunaan kata larangan tidak tepat. Sebab, minuman beralkohol masih dipergunakan dalam ritual keagamaan.
"Karena, adanya larangan sesuai Pasal 5-8 tidak berlaku pada kepentingan terbatas seperti adat, ritual keagamaan, wisatawan, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan," ujarnya.
"Jika menggunakan kata larangan yang berarti memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, maka dalam hal ini masyarakat tidak diperbolehkan untuk memproduksi, menjual, maupun mengkonsumsi," lanjut Krisno.
Terlebih lagi, ada masyarakat yang mempercayai minuman beralkohol bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, menurut Polri, kata yang tepat untuk digunakan yakni pengendalian dan pengawasan.
"Sedangkan minuman beralkohol juga mempunyai manfaat bagi kesehatan. Bahkan beberapa wilayah Indonesia mengkonsumsi minol menjadi adat atau kebiasaan di daerah tersebut. Oleh karena itu, kurang tepat jika menggunakan kata larangan, sebaiknya menggunakan kata pengendalian dan pengawasan," ucapnya.
"Dalam hal ini, masyarakat diperbolehkan untuk memproduksi menjual dan mengkonsumsi, namun sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah," sambung Krisno.
Baca perihal usul penambahan pasal di halaman berikutnya.
Simak juga Video: RUU Larangan Minol hingga Perlindungan Tokoh Agama Jadi Prioritas 2021
