Polri Usul Kata Larangan di RUU Minol Diubah Jadi Pengendalian dan Pengawasan

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 21:43 WIB
Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri
Brigjen Krisno H Siregar (Wahyudi/20detik)

Lebih lanjut Krisno memaparkan beberapa hal yang dianggap oleh Polri perlu juga diatur dalam RUU Larangan Minol. Pertama tentang lembaga mana yang berwenang untuk menegakkan pasal yang dilanggar.

"Mengenai apa saja yang perlu diatur, pendapat Polri ada beberapa. Yang pertama, sebelum Bab 6 tentang ketentuan pidana, didahului dengan ketentuan penyidikan dengan pertimbangan bahwa di dalam RUU ini ada larangan yang diatur sebagaimana Bab 3 larangan Pasal 5-8, yang ditindaklanjuti dengan ketentuan pidana," ujarnya.

"Sehingga harus ditambahkan satu pasal tentang lembaga mana yang diberikan kewenangan untuk menegakkan manakala ada pasal yang dilanggar dalam RUU ini," lanjut Krisno.

Hal lain yang perlu ditambahkan, yakni terkait peran serta masyarakat dalam merehabilitasi pecandu minol. Selain itu, Polri menilai perlu juga diatur tentang rehabilitasi.

"Kedua Bab 5. Dalam draf ini ada peran serta masyarakat. Perlu ditambahkan satu pasal peran serta masyarakat dalam rehabilitasi bagi pecandu minol. Ketiga, perlu ditambahkan juga pasal yang mengatur tentang lembaga rehabilitasi medis dan sosial," terang Krisno.


(eva/zak)