.webp)
Tiga mantan kader Partai Demokrat (PD) peserta KLB kubu Moeldoko menggugat Menkumham untuk membatalkan SK AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat Tahun 2020. Ketiga kader itu pun menjalani sidang pemeriksaan di PTUN Jakarta hari ini.
Ketiga mantan kader itu antara lain mantan Ketua DPC Labuan Batu Sumut, Muklis Hasibuan, mantan Ketua DPC Ngawi M Isnaini dan mantan Ketua DPC Kabupaten Tegal Ayu Palaretin. Partai Demokrat selaku tergugat dua, menyebut saat persidangan tadi, para mantan kader itu malah berkeluh kesah terkait dipecat oleh Ketum Demokrat, AHY.
"Mereka hanya berkeluh kesah sebagai orang yang diberhentikan oleh PD, sehingga itulah kami yakin dari saksi-saksi yang sudah diajukan oleh PD tidak satupun menyentuh kepada pokok perkara administrasi negara yang sedang diajukan," kata Kuasa Hukum Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Heru Widodo di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (16/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Heru mengatakan hakim di persidangan berkali-kali mengingatkan ketiga saksi itu untuk fokus terhadap objek yang disengketakan. Akan tetapi, klaim Heru, tidak ada satu saksi pun yang menyebut SK Menkumham itu salah.
"Respons hakim hanya menengahi, memperlancar pemberian keterangan, sehingga supaya keterangan tidak melebar, hakim justru mengingatkan kesaksiannya yang berkaitan dengan prosedur penerbitan dua objek sengketa, hakim berkali-kali mengingatkan itu tapi tidak satu pun saksi yang mengarah ke sana tidak ada saksi yang menyatakan bahwa prosedur penerbitan SK Menkumham itu salah, tidak ada, itu yang menarik," tuturnya.
Heru menilai gugatan mantan kader Partai Demokrat itu salah alamat. Persoalan sengketa internal partai, kata Heru, seharusnya melalui mahkamah partai bukan ke PTUN.
"Jadi kalau kita mendengar keterangan saksi, itu keterangan justru yang menyimpulkan bahwa yang dipersoalkan adalah sengketa internal partai. Jadi sengketa internal partai bukan di sini untuk kewenangan mengadili, di sini adalah persoalan pembatalan keputusan menteri kehakiman yang mengesahkan anggaran dasar AD/ART," tuturnya.
"Itu tidak dibuktikan dari saksi itu, saksi itu justru mempersoalkan adanya kongres di tahun 2020 yang menurut perasaan para saksi itu tidak seperti kongres yang sebelumnya, tapi para saksi tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan kepada mahkamah partai," imbuhnya.
Simak berita selengkapnya pada halaman berikut.
Lihat Video: Kawal Sidang Gugatan Kubu KLB, PD: Ada Upaya 'Putar Balik' Hukum
