Ganjar-Bima Arya Jelaskan soal Uang Kas Pemda Ngendap di Bank

Nurcholis Maarif - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 17:30 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Banjarnegara, Senin (6/9/2021).
Foto: Uje Hartono/detikcom
Jakarta -

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah soal tudingan uang kas pemerintah daerah yang mengendap di bank dan ditahan untuk tidak dibelanjakan. Menurutnya itu merupakan bagian dari proses formal pengeluaran daerah.

Ia mengutip UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 13 bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum.

"Dengan bercanda saya sampaikan, kalau serapannya ingin cepat boleh nggak yah gaji PNS Jawa Tengah saya bayarkan di bulan Januari selama satu tahun," ujarnya dalam talkshow 'Membedah uang Kas Pemda di Perbankan' yang digelar Kemendagri secara virtual, Kamis (16/9/2021).

"Kemudian tidak ada pengendapan yang banyak gitu yah. Boleh nggak kita paksakan seluruh lelang-lelang itu mereka begitu lelang, kita bayar, nggak perlu pakai terminasi. Wah itu nanti lebih cepat lagi," imbuhnya.

Ganjar mengatakan uang kas Pemda yang dianggap mengendap itu berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan pendapatan asli daerah (PAD) yang selalu masuk lewat RKUD. Namun uang di RKUD itu tidak bisa langsung dicairkan karena membutuhkan proses dan jangka waktu.

"Uang yang di RKUD tidak bisa dapat dicairkan karena bahwa seluruh kegiatan membutuhkan proses dan jangka waktu," ujarnya.

Hal senada disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya. Ia menilai SILPA bisa saja terjadi misalnya karena PAD yang melebihi target. Hal itu terjadi di Kota Bogor.

"Memang di setiap daerah selalu ada SILPA. Jadi ada sisa-sisa anggaran yang tidak terserap, kenapa SILPA bisa terjadi? Inilah barangkali yang harus dijelaskan ke publik, anggaran yang direncanakan itu apakah sengaja tidak digunakan," ujarnya.

"Saya rasa tidak, yang pertama bisa saja terjadi SILPA karena banyak kelebihan itu, ada pelaporan penerimaan PAD. Kalau PAD-nya lebih dari target, maksudnya lebih, di Kota Bogor contohnya pada tahun 2020 target PAD-nya Rp 741 miliar, dapatnya Rp 872 miliar," imbuhnya.

Lalu yang kedua SILPA, kata Bima, bisa terjadi karena efisiensi belanja oleh Pemda daripada yang direncanakan. Lalu bisa juga ada alokasi anggaran dari pusat tetapi juknisnya kurang lengkap, sehingga tidak terserap dalam waktu dekat.

"Saya kira itu pada intinya uang rakyat harus kembali ke rakyat, PAD kita harus sehat, tidak boleh tergantung dari pusat. Kemudian uang yang masuk harus kita atur semaksimal mungkin supaya jadi tidak ada tendensi dengan sengaja untuk meningkatkan deposito bunga (dari kas pemda)," pungkasnya.

(prf/ega)