Kepala Desa Berpolitik Untungkan Golkar

Jakarta - Pemberian izin kepala desa aktif di partai politik hanya akan menguntungkan Partai Golkar. Hal ini dikarenakan Partai Golkar paling siap dan memiliki kader kepala desa yang banyak tersebar dan banyak dari sisa-sisa Orde Baru.Hal tersebut disampaikan pengamat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dedy Supriadi Beratakusma dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/4/2006).Pendapat Dedy menanggapi permintaan yang disampaikan para kepala desa yang menuntut agar diperbolehkan aktif di parpol. Jika keinginan itu dipenuhi, lanjut Dedy, maka Golkar paling untung, mengingat sejarah di masa lalu partai ini sangat berpengalaman. Sampai saat ini terdapat 70 persen kepala desa sisa kader Orde Baru.Anggota Komisi II FPG Yahya Zaini menyatakan tidak sepenuhnya pernyataan Dedy benar. Karena era sekarang berbeda dengan Orde Baru. "Saya kira tidak bisa dikatakan hanya menguntungkan satu parpol saja. Karena semua partai berhak berkompensasi sampai tingkat desa," kata Yahya Zaini.Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua FPPP DPR Endin J Soefihara. Menurutnya pemberian peluang kepala desa berparpol akan membuka tingkat kompetisi yang lebih lebar. "Karenanya kami menyambut baik rencana itu," kata politisi PPP ini.Pendapat sedikit berbeda disampaikan Ketua DPP PKB Taslim yang meminta agar keputusan pemberian kewenangan kepala desa berpolitik dibarengi peraturan yang tegas. Jika tidak, dikawatirkan terjadi konflik di tingkat desa. Selain itu, pengaturan juga bisa membatasi terjadi otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru. (jon/)