.webp)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Telegram Rahasia (TR) yang menginstruksikan jajarannya agar penyampaian aspirasi oleh masyarakat ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan disikapi secara humanis. Kompolnas menyambut baik TR Kapolri itu.
"Kompolnas menyambut baik dikeluarkannya Surat Telegram Kapolri: STR/862/IX/PAM.3./2021 tertanggal 15 September 2021 sebagai pedoman dan panduan bagi anggota di lapangan dalam melaksanakan tugas pengamanan kunjungan kerja Presiden ke daerah," ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).
"Sehingga di satu sisi, polisi dapat melaksanakan tugas pengamanan Presiden dengan baik, di sisi lain menunjukkan wajah polisi yang humanis, melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, serta menghormati kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Poengky meminta polisi bisa membedakan mana tindakan yang membahayakan Presiden dan mana yang tidak. Pasalnya, tindakan polisi yang berlebihan bisa membuat citra Presiden menjadi buruk.
"Polisi diharapkan memahami, mana tindakan yang membahayakan Presiden/VVIP, dan mana tindakan yang merupakan wujud kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Indonesia adalah negara demokrasi, di mana pendapat dihargai dan dihormati. Jangan sampai tindakan polisi yang berlebihan justru malah merusak citra Presiden dan merusak citra Indonesia sebagai negara demokrasi," tutur Poengky.
Lebih lanjut, Poengky menilai polisi yang asal main tangkap tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, penangkapan hanya boleh dilakukan apabila orang tersebut membahayakan Presiden serta masyarakat di sekelilingnya.
"Tindakan main tangkap dengan dalih apapun tidak dapat dibenarkan, kecuali orang yang ditangkap membahayakan jiwa Presiden dan masyarakat di sekelilingnya. Alasan melakukan pembinaan dengan cara menangkap seseorang, tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut melanggar KUHAP dan merupakan bentuk represif aparat kepolisian," terangnya.
Poengky berharap polisi di lapangan bisa menganalisis potensi-potensi yang akan terjadi sebelum Presiden datang. Jadi, kata Poengky, polisi dapat melakukan upaya-upaya preventif, preemtif, dan tidak represif saat Presiden berkunjung.
Lihat juga video 'Hasil Pertemuan Jokowi dan Peternak Blitar yang Protes Harga Jagung':
