Cerita 8 Hari Suroto: Diangkut Polisi, Lalu Diundang Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 16 Sep 2021 11:00 WIB

Suroto tak menyangka bakal diundang langsung bertemu Jokowi. Dia menuturkan sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk memberitahukan kondisi yang dialaminya.

"Saya nggak berpikir seperti itu (untuk ada dialog) karena spontanitas, para ketua asosiasi, ketua koperasi juga sudah mencoba untuk koordinasi dengan Dinas Perdagangan, dengan Dinas Pertanian setempat, kemudian minta audiensi sama Kementerian Pertanian, tapi yang menemui ternyata cuma dirjen PKH-nya, jadi ndak bisa memberikan solusi, sedangkan kita terjepit posisinya usaha itu nggak bisa jalan," kata Suroto.

"Kita produksi telur aja umpama 100 persen itu masih rugi, sedangkan telur nggak bisa keluar numpuk di gudang kandang itu. Makanya saya punya inisiatif kalau saya tidak nekat membentangkan poster, pasti tidak akan ditanggapi. Dalam artian saya percaya ini nggak nyampe ke Pak Jokowi," sambungnya.

Suroto mengatakan Jokowi justru berterima kasih atas aksinya membentangkan poster.

"Kalau ndak ada kamu yang membentangkan poster, saya nggak akan tahu kondisinya di bawah, karena laporan anak buahnya itu nggak nyampe di atas," tuturnya.

Dia juga mengaku meminta maaf kepada Jokowi serta menjelaskan isi dan maksud poster tersebut kepada Jokowi.

"Awalnya saya ketemu, saya meminta maaf kepada Pak Jokowi, atas apa yang telah saya lakukan dengan membentangkan poster, sekali lagi poster itu tulisannya begini, 'Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar Telur Murah'. Itu yang lengkap," tuturnya.

Telegram Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selanjutnya mengeluarkan telegram berisi arahan kepada jajarannya agar menyikapi penyampaian aspirasi masyarakat secara humanis ketika Jokowi melakukan kunjungan ke daerah. Arahan itu disampaikan menyusul 3 insiden yang terjadi ketika Jokowi berkunjung ke daerah.

"Saya mau menyampaikan arahan Pak Kapolri berkaitan dengan adanya beberapa kejadian saat kunjungan Presiden RI ke berbagai wilayah," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi, Rabu (15/9).

Argo menyampaikan beberapa insiden penyampaian aspirasi yang terjadi beberapa hari belakangan. Salah satunya ketika Presiden Jokowi mengunjungi Waduk Sekampung.

"Jadi ada beberapa kejadian seperti di Lampung saat Presiden melakukan kunjungan peresmian waduk Sekampung di Peringsewu pada 2 September 2021. Terdapat beberapa simpatisan eks ormas FPI atau alumni 212 di lampung yang akan memasang spanduk atau poster," ucap Argo.

Argo mengatakan insiden serupa terjadi pada 7 September 2021. Saat itu, menurut dia, Presiden Jokowi tengah berkunjung ke Blitar, lalu tiba-tiba ada masyarakat yang membentangkan poster.

"Kemudian yang kedua pada tanggal 7 September 2021 pada saat Presiden RI melaksanakan kunjungan di Kota Blitar ada seseorang yang tiba-tiba berdiri membentangkan poster persis ke arah Presiden sedang melintas," ujarnya.

Insiden ketiga, kata Argo, yakni yang paling baru terjadi, yakni ketika Presiden Jokowi mengunjungi Kota Solo lalu ada mahasiswa yang membentangkan poster.

Berikut ini beberapa poin arahan Kapolri agar pihak kepolisian lebih humanis:

1. Bahwa setiap pengamanan kunker agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.

2. Apabila didapati sekelompok masyarakat yang berkerumun untuk sampaikan aspirasinya sepanjang dibenarkan UU, maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan tersebut agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

3. Untuk menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga dapat dikelola dengan baik sehingga misal ada kegiatan misal dari kepolisian setempat dapat memberikan ruang kepada sekelompok masyarakat yang akan sampaikan aspirasinya dan kita siapkan ruang itu sehingga aspirasi itu dapat tersampaikannya dan dapat dikelola dengan baik.

4. Apabila ada kelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya agar dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakan untuk menyampaikan aspirasi itu tidak mengganggu ketertiban umum. Secara humanis kita sampaikan agar masyarakat tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Semuanya kita kelola dan semuanya kita kawal sehingga semua dapat berjalan baik dan lancar.


(knv/fjp)