Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut. Adapun pencapaian ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 dari BPK RI.
"Kami berterima kasih kepada seluruh pegawai kementerian Ketenagakerjaan yang telah bekerja keras menyajikan sebuah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Capaian ini adalah buah kerja keras kita bersama," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).
Anwar mengatakan Kemnaker telah meraih opini WTP pertama sejak tahun 2016, dan berhasil dipertahankan pada periode tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Ia menyebut pihaknya akan berupaya untuk mempertahankan capaian ini hingga tahun berikutnya.
"Capaian ini akan memacu kita semua untuk bekerja lebih keras lagi, karena memang mempertahankan itu biasanya lebih susah daripada meraih," terangnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemnaker, Estiarty Haryani menambahkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah telah mengamanatkan seluruh jajaran Kemnaker agar Opini WTP tersebut terus dipertahankan. Hal ini mengingat opini dari BPK tersebut merupakan cerminan tanggung jawab dan akuntabilitas kementerian dalam mengelola keuangan negara.
Diungkapkannya penilaian atas laporan keuangan tersebut dapat pemicu semangat seluruh jajaran Kemnaker agar dapat bekerja dengan lebih optimal. Lebih lanjut Esty menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan opini WTP dari BPK. Pertama yaitu dengan mengonsolidasi internal Kemnaker dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
"Seluruh unit eselon I mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bisa meyakini tata kelola keuangannya baik dan akuntabel," jelas Esty.
Kedua, memperkuat pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara periodik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.
Esty juga mengingatkan seluruh jajaran Kemnaker untuk memperkuat komitmen mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya, serta dengan sigap melakukan perbaikan-perbaikan atas rekomendasi dari BPK.
"Dan sekarang sudah masuk ke semester kedua, untuk itu kita harus meyakini tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2021 pun bisa kita sajikan di dalam laporan keuangan yang nanti di awal tahun 2022 akan diperiksa oleh BPK, sehingga opininya pun bisa kita pertahankan Wajar Tanpa Pengecualian," tukasnya.
(prf/ega)
