Mekanisme Distribusi Bansos di Kalsel Diubah, Langsung Diantar ke KPM

Mohammad Risanta - detikNews
Rabu, 15 Sep 2021 20:18 WIB
Mensos Risma rapat terkait pendistribusian bansos di Kalsel, di BBPPKS, Banjarbaru, Rabu (15/9/2021).
Mensos Risma rapat terkait pendistribusian bansos di Kalsel. (Risanta/detikcom)
Banjarbaru -

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma menggelar rapat bersama Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) terkait pendistribusian bansos. Hasilnya, mekanisme pendistribusian bansos di Kalsel diubah, yakni diantar langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM).

Rapat digelar di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kalsel, Banjarbaru, Rabu (15/9/2021). Risma didampingi staf khususnya.

Hadir juga sejumlah perwakilan lembaga terkait. Ada perwakilan dari Pemprov Kalsel, Bank Himbara, Bareskrim Polri, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Hasil keputusan rapat maraton tadi mengharuskan bank, khususnya Bank Himbara di Kalsel), mengantar langsung bansos itu kepada penerima manfaat," kata Risma usai rapat.

Risma juga menjelaskan pertimbangan mengapa bansos perlu diantar langsung ke KPM. Salah satu pertimbangannya ialah biaya transportasi yang mesti dikeluarkan KPM untuk mengambil bansos lebih besar daripada nominal bansos yang diterima.

"Kasihan KPM kalau mengambil sendiri, jauh lagi lokasinya, sehingga besar biaya transpornya daripada yang diterimanya," sebut Risma.

Pendistribusian bansos di Kalsel memang terhambat karena kondisi geografis. Secara umum, kawasan ini merupakan dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa, dan sungai.

Sejumlah pendamping PKH mengungkapkan penyaluran bantuan untuk KPM dilakukan dengan menggunakan perahu menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu bisa lebih besar dari bantuan yang sebesar Rp 200-600 ribu.

Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Risma memberikan arahan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. Terutama juga yang berada di pelosok-pelosok, termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT).

"Ini yang menjadi pertimbangan kita, karena mereka ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," kata Mensos.

Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos sekaligus.

"Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan, di mana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif," terang Risma.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.