Ahli dari Inggris Sebut Penggolongan Ganja Didasari Politik di Sidang MK

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 15 Sep 2021 11:40 WIB
Operasi pemberangusan ganja di Aceh oleh personel gabungan Bareskrim Polri dan Polda Aceh masih terus berlanjut.
Foto: Ilustrasi ganja (Muhammad Abdurrosyid-detikcom)
Jakarta -

Ahli asal Inggris, Stephen Rolles menyebut penetapan ganja sebagai narkoba golongan I adalah kebijakan politis. Stephen menilai disetarakannya golongan ganja dengan heroin, sabu hingga ekstasi bukan didasarkan alasan kesehatan.

"Secara umum, kalau kita melihat secara historis banyak keputusan-keputusan tentang penggolongan obat-obatan tersebut, khususnya yang sudah lama dilakukan puluhan tahun yang lalu, seperti LSD atau cannabis (ganja) itu terjadi dalam suatu konteks yang sangat terpolitisasi," kata pria yang akrab disapa Steve saat bersaksi secara daring sebagaimana dilansir dalam risalah MK, Rabu (15/9/2021).

"Dan keputusan-keputusan tersebut pada masanya dibuat lebih bersifat politik, alih-alih ilmiah atau berbasis bukti," sambung dia.

Stephen merupakan analis kebijakan senior untuk Transform Drug Policy Foundation, yaitu sebuah badan amal yang berbasis di Inggris. Transform Drug Policy Foundation terlibat dalam kegiatan analisis dan advokasi kebijakan obat‐obatan.

Transform Drug Policy Foundation didirikan dengan tujuan meningkatkan kesehatan, dan kesejahteraan individu, dan masyarakat melalui kebijakan obat‐obatan yang lebih adil, dan efektif. Steve mengaku menjadi penasihat kebijakan regulasi obat‐obatan untuk sejumlah pemerintah termasuk Uruguay, Kanada, Thailand, dan Luxembourg.

Menurutnya, sebagian besar sistem hukum nasional didasarkan pada tiga konvensi obat-obatan PBB, yakni Konvensi 1961, 1971, dan 1988. Konvensi itu memiliki tujuan ganda untuk membatasi penggunaan obat psychoactive nonmedis, sementara juga memfasilitasi dan mengelola penggunaan medis dan ilmiah.

"Konvensi-konvensi PBB dimaksud telah membuat penggolongan obat-obatan yang berupaya untuk mengurucutkan berbagai obat berdasarkan risiko penggunaan nonmedisnya, termasuk persoalan terkait toksisitas dan sifat adiktifnya di samping kegunaan medisnya," papar Steve.

"Penggolongan obat-obatan tertentu sering menjadi bahan perdebatan dan kontroversi, tapi prinsip bahwa obat-obatan yang lebih berisiko diatur lebih ketat adalah inti dari sistem tersebut," lanjut dia.

Baca berita lengkapnya di halaman berikutnya.