Kerja Sama REDD+ Berakhir, DPD Tekankan Pentingnya RUU Perubahan Iklim

Jihaan Khoirunnissa - detikNews
Selasa, 14 Sep 2021 16:35 WIB
wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin
Foto: DPD RI
Jakarta -

Pimpinan DPD RI mengajak pemerintah untuk membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim. Hal ini menyusul keputusan pemutusan kerja sama pengendalian karbon dengan Kerajaan Norwegia secara sepihak oleh Indonesia.

"Kami menghargai keputusan pemerintah melalui kementerian luar negeri yang memutuskan untuk mengakhiri kerjasama intensif yang sudah dibangun selama lebih dari sepuluh tahun itu. Pemerintah pasti memiliki pertimbangan diplomatik tersendiri yang tidak kalah pentingnya dengan ancaman perubahan iklim global," ujar Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Menurutnya sebagai negara yang berdaulat Indonesia berhak menjalin kerja sama sekaligus memutuskan untuk mengakhiri kerja sama bilateral dengan negara atau pihak asing manapun. Utamanya jika hal tersebut dinilai sudah tidak mengakomodir kepentingan nasional.

"Tapi jangan sampai setelah keputusan ini, pemerintah terkesan tidak memiliki political will dalam agenda pengendalian terhadap ancaman pemanasan global atau perubahan iklim dunia. Meskipun pemerintah mengklaim telah meratifikasi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Paris Agreement, terangnya.

Mantan wakil Gubernur Bengkulu yang juga aktif dalam bidang lingkungan hidup ini mengatakan yang terpenting adalah melihat langkah ke depan. Ia menilai Indonesia perlu Undang-Undang perubahan iklim untuk dapat memimpin upaya global dalam menangani risiko serta bahaya dampak dari pemanasan global. Sultan menjelaskan diperlukan agenda mitigasi perubahan iklim lewat pengendalian laju deforestasi dan degradasi hutan, mengingat Indonesia merupakan negara pemfilter karbon.

"Saat ini saya melalui intitusi DPD RI akan mendorong kesiapan untuk membuka ruang diskusi seluas-luasnya agar nanti dapat terbentuknya RUU Perubahan Iklim, kami akan mengajak semua pihak termasuk pemerintah untuk berkolaborasi mempersiapkan agenda strategis ini. Kita semua memiliki tanggung moral untuk mewariskan NKRI yang asri dan subur kepada generasi bangsa selanjutnya," tuturnya.

"Mari kita buktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak memiliki motif transaksional dalam membangun kesepakatan dan agenda menghentikan ancaman perubahan iklim," tukasnya.

Seperti diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakhiri LoI REDD+ dengan Norwegia. Keputusan ini disampaikan dalam nota diplomatik sesuai ketentuan Pasal XIII Lol REDD+, kepada Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta, seperti yang dilansir dari laman Kementerian Luar Negeri.

Menurut informasi, keputusan pengakhiran Nota Minat Kerja Sama Indonesia dan Norwegia diambil melalui proses konsultasi intensif, dengan mempertimbangkan kurangnya kemajuan konkret dan implementasi kewajiban pemerintah Norwegia dalam realisasi pembayaran.

(ega/ega)