Soal Wacana Amandemen UUD 1945, Ini Sikap Kelompok DPD di MPR

Eqqy Syahputra - detikNews
Selasa, 14 Sep 2021 15:08 WIB
Ketua Kelompok DPD di MPR Tamsil Linrung
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua Kelompok DPD di MPR Tamsil Linrung menyebut wacana amandemen kuat terdengar di masyarakat terutama untuk masalah PPHN. Menurutnya ada dinamika dalam masalah PPHN, antara landasan hukumnya tertuang dalam UUD atau lewat undang-undang atau Ketetapan MPR.

"Bila landasan hukumnya dituangkan dalam UUD maka perlu dilakukan amandemen," ujar Tamsil dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Dalam diskusi publik digelar beberapa waktu lalu, Tamsil menyebut telah mendengar aspirasi dari rakyat yang mempertanyakan tentang wacana jabatan periode presiden dipanjang atau pengunduran pemilu saat menyinggung wacana amandemen UUD 1945. Anggota DPD dari Sulawesi Selatan itu pun heran sebab wacana terkait masa jabatan presiden menjadi 3 periode tak masuk dalam rekomendasi yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh MPR Periode 2014-2019.

"Masyarakat mempertanyakan tentang wacana jabatan periode diperpanjang menjadi 3 periode atau pengunduran pemilu. Banyak pertanyaan muncul demikian di tengah masyarakat," ujarnya.

"Kita mendengar aspirasi masyarakat dan mereka mengatakan hal demikian jangan sampai terjadi," imbuhnya.

Ia menjelaskan tujuh rekomendasi untuk amandemen UUD 1945 adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), Penataan Kewenangan MPR, Penataan Kewenangan DPD, Penataan Sistem Presidensial, Penataan Kekuasaan Kehakiman, Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum Negara, dan Pelaksanaan Pemasyarakatan Nilai-Nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR.

Lebih lanjut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengakui amandemen bukan sesuatu yang tabu sebab itu sangat memungkinkan. Menurutnya lebih memungkinkan bila dalam amandemen, fungsi DPD diperkuat.

Meski mendorong penguatan DPD, ia juga mengkritik President Threshold yang menyebabkan pembatasan calon presiden. Sebab menurutnya kemunculuan banyak calon presiden memiliki dampak negatif yang lebih kecil dibanding hanya dua calon presiden.

Sebagai informasi, dalam diskusi tersebut hadir juga Sekretaris Kelompok DPD di MPR, H. M. Syukur; Fahira Idris, Husain Alting Sjah, Abdul Rachman Thaha, Arniza Nilawati, serta beberapa anggota DPD lainnya yang hadir secara online. Pakar yang hadir dalam kesempatan itu adalah Refly Harun, Rizal Ramli, Rocky Gerung, G Seto Harianto, dan Natalius Pigai.

Lihat juga video 'Jubir Presiden soal 3 Periode: Pendukung Harus Tegak Lurus ke Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]



(ncm/ega)