Vaksinasi Corona kini menjadi salah satu syarat suatu daerah bisa turun level PPKM. Untuk mengejar target vaksinasi, kepala dinas di tiap daerah pun diberi tugas khusus.
"Tadi karena vaksinasi menjadi penting, kami minta MenPAN-RB untuk membuat target kinerja birokrasi untuk vaksinasi," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers virtual, Senin (13/9/2021).
"Jadi semua kepala dinas punya target untuk bisa jalan (vaksinasi) supaya naik level atau turun level 4, 3, 2, 1," sambungnya.
Dengan demikian, semua pihak punya rasa tanggung jawab untuk terus menggenjot angka vaksinasi. Vaksinasi Corona tidak hanya menjadi beban segelintir orang saja.
"Dengan begini, kita semua punya tanggung jawab ramai-ramai. Tidak ada yang merasa dia yang paling bertanggung jawab," ucap Luhut.
Dalam jumpa pers yang sama, Luhut sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah kini memasukkan cakupan vaksinasi ke indikator evaluasi penurunan level PPKM 1-4. Hal ini dilakukan karena masih banyak stok dosis vaksin di daerah yang belum disuntikkan.
"Data Kemenkes menyebut ada 41 juta dosis vaksinasi yang saat ini ada pada stok provinsi dan kabupaten/kota yang belum disuntikkan," kata Luhut.
"Hal ini sangat disayangkan mengingat animo masyarakat yang tinggi untuk vaksinasi," lanjut Luhut.
Berangkat dari latar belakang ini, pemerintah pun memasukkan cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM.
"Oleh karena itu, sebagai proses transisi hidup bersama COVID-19, telah diputuskan untuk memasukkan cakupan indikator vaksinasi dalam evaluasi penurunan PPKM dari level 3 ke level 2, dan level 2 ke level 1 di Jawa Bali," ungkap Luhut.
Pengumuman soal perpanjangan PPKM Jawa Bali berikutnya ada di halaman selanjutnya.
