KPK soal Rapor Merah dari ICW: Harusnya Mengacu Data yang Valid

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 13 Sep 2021 19:41 WIB
KPK akan segera memiliki gedung baru yang kini proses pembangunannya sudah masuk ke tahap akhir. Gedung KPK yang baru, sengaja dibangun dengan warna merah putih, sebagai simbol KPK milik Indonesia. Hasan Alhabshy
Gedung Merah Putih KPK (Dok. detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan penilaian terhadap kinerja penindakan korupsi dengan memberikan rapor merah kepada KPK, yang kinerjanya dinilai masih rendah. KPK angkat bicara dan mengatakan seharusnya penilaian tersebut sesuai dengan data yang valid.

"Namun sebagai pelaksanaan fungsi kontrol, penilaian tersebut semestinya mengacu pada data dan informasi yang valid. Agar ketika disampaikan ke publik tidak menimbulkan mispersepsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (13/9/2021).

Namun Ali mengatakan KPK tetap mengapresiasi kepada pihak yang peduli terhadap isu pemberantasan korupsi. Ali selanjutnya justru membandingkan dengan laporan kinerja KPK pada semester 1 tahun 2021.

"KPK mengapresiasi semua pihak yang konsen terhadap isu pemberantasan korupsi dan memberikan rapor atau penilaiannya terhadap kinerja lembaga yang diberi kewenangan melaksanakan tugas tersebut," kata Ali.

"Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitasnya kepada publik, KPK telah menyampaikan kinerjanya selama semester 1/2021 secara terbuka, dari pelaksanaan fungsi pencegahan, penindakan, dan pendidikan antikorupsi," tambahnya.

Ali menjelaskan, pada pelaksanaan fungsi penindakan, selama semester 1/2021, KPK telah melakukan 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan, dan 35 eksekusi. Dari 35 sprindik tersebut, KPK telah menetapkan 50 orang tersangka, dengan total asset recovery-nya sebesar Rp 171,23 miliar.

"Selain itu, KPK melalui kegiatan koordinasi dan supervisi bersama pemerintah daerah juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp 22,27 triliun," ujarnya.

Selanjutnya, Ali juga menyinggung kinerja di bidang pencegahan, ketika KPK juga mendukung percepatan penanganan COVID-19. Hal itu di antaranya bantuan sosial hingga Kartu Prakerja.

"Pada fungsi pencegahan, dalam mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19, KPK turut aktif memberi masukan penyusunan formulasi kebijakan diantaranya pemberian bantuan sosial, Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), bantuan subsidi upah, subsidi listrik, serta Kartu Prakerja," ujarnya.

"KPK juga proaktif memastikan program-program di sektor kesehatan seperti klaim RS yang menangani pasien COVID-19, insentif tenaga kesehatan, serta vaksinasi pada Kementerian Kesehatan," tambahnya.