Gubernur Bali Takut Tutup Geothermal

Denpasar - Kontroversi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di Bali kian memanas. DPRD Bali menolak geothermal dengan alasan akan merusak lingkungan dan kesucian kawasan pura, sedangkan Gubernur Bali melanjutkan geothermal dengan alasan jika ditutup akan dituntut ganti rugi. "Jika sekarang (geothermal) ditutup, kita akan dituntut ganti rugi," kata Gubernur Bali Dewa Made Beratha kepada wartawan usai membuka acara BKKBN di kantornya, Jl. Basuki Rahmat, Denpasar, Kamis (06/04/2006). Beratha beralasan rekomendasi pembangunan goethermal pada tahun 1993 atas persetujuan dan rekomendasi DPRD Bali. Proyek goethermal ini pun pernah ditangani oleh perusahaan dari pihak asing sebelum diambil alih oleh PT Bali Energi. "Jika geothermal ditutup, maka akan merusak citra Bali di mata investor karena tidak ada kepastian hukum. Dulu disetujui tetapi kenapa sekarang ditolak," katanya. Beratha meminta agar proyek tersebut dilanjutkan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh investor, memanfaatkan sumur bor yang ada di puncak bukit Bedugul. Jika nantinya berdampak negatif seperti terjadi pencemaran lingkungan, maka geothermal dihentikan. Beratha juga beralasan bahwa pihaknya melanjutkan geothermal yang akan menghasilkan listrik berkekuatan 10 megawatt itu untuk menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat. "Kalau pemerintah pusat seperti itu (melanjutkan) selaku aparat daerah kita mau apalagi," demikian Beratha. (asy/)