Problem Papua Bisa Diselesaikan dengan Pendekatan Regional

Jakarta - Konflik yang terus berlanjut di Papua dinilai akibat kesalahan pemerintah yang melakukan pendekatan politik dengan sistem sektoral. Hal tersebut dinilai saat ini sudah tidak efektif dan adil bagi masyarakat Papua. "Seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan menyeluruh dengan menggunakan paradigma regional," kata pengamat politik Arbi Sanit, dalam konferensi pers soal Papua di kantor PBHI Jl Matraman, Jakarta, (6/4/2006). Dalam pendekatan sektoral, pemerintah dinilai melepaskan keterkaitan antara masyarakat Papua dengan lingkungannya. Dalam sistem sektoral ini pula segalanya diatur secara sentralisme. "Dalam paradigma regional, masyarakat dan lingkungan adalah satu kesatuan, demikian juga kondisi mereka. Sehingga tidak ada yang namanya kesenjangan sosial dan eksploitasi," jelas pengamat berkuncir ini. Karenanya, untuk melaksanakan paradigma regional ini, pemerintah perlu menunjuk menteri-menteri yang membawahi region. Arbi mengungkapkan ada tujuh region yang nantinya ada di Indonesia, yakni, Papua, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa tenggara dan Maluku. "Menteri-menteri tersebut mengatur segala urusan menyangkut koordinasi, pembangunan dan permasalahan yang ada di regionnya. Mereka bertanggung jawab langsung kepada presiden, seperti gubernur jenderal-lah fungsinya," jelasnya. Ketika ditanyakan bukankah justru ini merupakan model birokrasi baru dan ladang korupsi, Arbi dengan tegas membantahnya. Menurut dia, dengan adanya menteri ini justru menteri-menteri dan departemen-departemen lainnya dapat dipangkas, sehingga tidak sampai ke daerah karena semua urusan telah diatur menteri regional. "Kalau korupsi tidak, kan hanya mengatur koordinasi. Selain itu nantinya tugasnya diatur sesuai dengan UU," tegas dia. Dia juga mengungkapkan bahwa konsep pendekatan regional ini justru telah digunakan sejak lama oleh militer. "TNI kan mempunyai Koter (komando teritorial, ini merupakan pendekatan regional," ucapnya. Arbi juga menduga gagasan soal paradigma regional ini akan ditolak mentah-mentah oleh pihak-pihak yang sekarang ini mendapatkan keuntungan dari sistem sektoral yang sentralistis. "Birokrat, militer dan nasionalis. Mereka beralasan itu tidak sesuai NKRI," ujar dia. (asy/)