HNW: Taliban Harus Tepati Janji Berdayakan dan Muliakan Perempuan

Khoirul Anam - detikNews
Senin, 13 Sep 2021 17:25 WIB
Wakil Ketua MPR HNW Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan Islam sangat menghormati dan memajukan perempuan. Penghormatan Islam terhadap kaum perempuan, berlaku baik dalam kehidupan pribadi maupun publik.

Oleh karenanya, kata dia, penting untuk menguatkan peran dan kedudukan kaum perempuan di tengah umat Islam, termasuk di Afghanistan yang baru-baru ini mengalami peralihan kekuasaan oleh gerakan Taliban.

HNW menuturkan pada awalnya Jubir Taliban menyampaikan janji untuk tidak mengulangi masa lalu mereka yang dipermasalahkan masyarakat internasional. Mereka menjanjikan akan membentuk pemerintahan yang inklusif melibatkan berbagai pihak, termasuk dalam hal penghormatan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan.

"Sehingga diberitakan bahwa perempuan telah diizinkan kuliah, dan para nakes perempuan tetap diminta bekerja di rumah sakit. Sehingga para mahasiswi ada yang melakukan demonstrasi mendukung Taliban," ujar HNW dalam keterangannya, Senin (13/9/2021).

"Tetapi susunan pemerintahan sementara yang diumumkan Taliban bukan hanya tidak melibatkan perempuan, tetapi juga menghapus/tidak memuat pos kementerian khusus urusan kaum perempuan yang tadinya sudah ada," imbuh HNW. Hal itu ia sampaikan secara virtual dalam acara Diklat Tokoh Perempuan yang diselenggarakan DPW PKS DKI Jakarta, Minggu (12/9).

Sikap semacam itu, kata HNW, menimbulkan kritik dan keprihatinan. Oleh karena itu Taliban perlu segera memenuhi janji-janji yang sudah mereka publikasikan, dan dibahas bersama OKI, kesepakatan Doha, termasuk mempertimbangkan masukan dari Menlu RI, yang terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan yang semestinya minimal sama atau lebih baik dari yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Atas dasar itu, Taliban (harus) menepati janji dan memberdayakan serta memuliakan perempuan, tidaklah bertentangan dengan syariah, atau ditolak masyarakat global, justru merupakan bagian dari syariah dan diterima baik oleh masyarakat internasional," jelasnya.

Sementara itu, kata dia, sebagai anggota komisi VIII DPR RI dan mitra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), pihaknya terus mengadvokasi dan mendukung perjuangan kaum Perempuan dengan usulan penguatan status dan anggaran bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Agar kementerian yang mengurusi Perempuan dan anak-anak, sebagai kelompok mayoritas penduduk Indonesia, dan penentu masa depan Bangsa, supaya ditingkatkan kewenangan dan statusnya tidak hanya sebagai Kementerian koordinatif dengan kewenangan dan anggaran yang sangat rendah. Melainkan dan seharusnya diperkuat agar menjadi Kementerian Teknis, setara dengan Kemenpora, Kementan, dan lain-lain," tegas HNW.

(akd/ega)