Bisakah Saya Pidanakan Pacar yang Nikah dengan Wanita Lain?

Andi Saputra - detikNews
Senin, 13 Sep 2021 07:56 WIB
Ilustrasi Pernikahan
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
Jakarta -

Sebelum menikah, biasanya pasangan menjalin hubungan pacaran untuk penjajakan terlebih dahulu. Namun banyak kemungkinan, bisa berlanjut ke jenjang lebih serius atau cukup sampai pacaran. Tapi bolehkah memidanakan pacar yang tidak jadi menikah?

Kasus ini didapati detik's Advocate di Sulawesi Selatan. Berikut ceritanya yang dikutip dari detiknews:

Wanita di Sulsel Polisikan Pacarnya karena Mau Nikahi Gadis Lain

Seorang wanita berinisial S (24) di Bulukamba, Sulawesi Selatan (Sulsel), melaporkan pacarnya, AZ (21), ke polisi atas tudingan penipuan. S tidak terima setelah mendengar kabar kekasihnya itu akan menikahi gadis lain.

"Iya betul, laporannya sekitar dua hari lalu," ucap Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Bayu Wicaksono Febriadi kepada detikcom, Kamis (9/9/2021).

S dan AZ menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih sejak mereka berdua kuliah di Makassar. Hubungan itu disebut terjalin sejak sekitar satu tahun lalu.

"Dia kan pacaran, tapi sudah pernah berhubunganlah," ucap Bayu.

Perempuan S mendapatkan kabar bahwa AZ bakal menikah dengan perempuan lain. Atas kejadian itu, S merasa telah ditipu.

"Nah, rupanya perempuan ini dapat kabar laki-laki ini mau nikah dengan perempuan lain, makanya dia tuntut si terlapor," kata Bayu.

"Jadi laporan oleh dia itu ya penipuan karena mungkin pernah dijanjikan sesuatu atau bagaimana kita belum tahu lagi," sambung Bayu.

Bayu belum mengungkap lebih lanjut terkait keberlanjutan kasus ini. Dia mengatakan penyidik akan lebih dulu meminta keterangan.

"Kita lakukan permintaan keterangan dulu terhadap pelapor," pungkas Bayu.

Untuk menjawab permasalahan di atas, kami meminta pendapat hukum kepada advokat Pandapotan Pintubatu, S.H. dan Diara Rizqika Putri, S.H. Berikut jawabannya:

Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami.

Sehubungan dengan adanya berita terkait seorang wanita (S) yang melaporkan pacarnya atas dasar tindak pidana penipuan dikarenakan pacarnya (AZ) akan menikahi wanita lain sebagaimana yang dikutip dari detiknews akan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman selama-lamanya empat tahun"

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP berikut secara kumulatif:
Barangsiapa;
Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
Memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong;
Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", (hal. 261):

1."Kejahatan ini dinamakan "penipuan". Penipuan itu pekerjaannya:
a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
b.Maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
c.Membujuknya itu dengan memakai:
d.Nama palsu atau keadaan palsu;
e.Akal cerdik (tipu muslihat); atau
f.Karangan perkataan bohong.

2."Membujuk" = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenernya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

"Barang" = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk ada pula, daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis

"Memberikan" barang = barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu pun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.

"Menguntungkan diri sendiri sendiri melawan hak" = menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

"Nama palsu" = nama yang bukan namanya sendiri. Nama Saimin dikatakan Zaimin itu bukan menyebut nama palsu akan tetapi kalau ditulis itu dianggap sebagai menyebut palsu...."

Berdasarkan uraian di atas, tindakan AZ yang akan menikahi perempuan lain setelah berhubungan suami istri dengan S tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan, atas dasar:

Kami tidak mendapatkan informasi secara mendalam bagaimana hubungan suami istri tersebut dilakukan sehingga kami mengasumsikan bahwa hubungan suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka (artinya saling diuntungkan). Oleh karena itu, unsur "menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" tidak terpenuhi.
Berdasarkan informasi dalam berita, tidak terdapat tindakan AZ yang menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan bohong, sehingga unsur ini tidak terpenuhi.
Tindakan S dan AZ yang melakukan hubungan suami istri tidak terdapat pemberian "barang" yang dilakukan oleh S kepada AZ. Sekalipun S dianggap telah memberikan kehormatannya (alat kelamin) kepada AZ, hal tersebut bukan termasuk barang. Dengan demikian, dengan tidak adanya pemberian barang maka unsur "barang" tidak terpenuhi.

Namun, hubungan suami istri layaknya yang dilakukan oleh S dan AZ pernah diputus oleh hakim Bismar Siregar sebagai tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 144/Pid/1983/PT-Mdn, yang mana hakim berpendapat bahwa (i) "barang" dalam Pasal 378 KUHP mencakup "jasa"; dan (ii) melakukan analogi alat kelamin sebagai barang atau "bonda" dalam bahasa Tapanuli. Akan tetapi putusan tersebut pada tingkat akhir dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang pada pokoknya memutuskan bahwa hubungan suami istri dimana si wanita memberikan kehormatan (alat kelaminnya) tidak termasuk barang sehinnga bukan merupakan tindak pidana penipuan.

Namun demikian, terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh S apabila S telah dijanjikan sesuatu oleh AZ (misalnya, AZ berjanji menikahi S setelah melakukan hubungan suami istri, telah dilakukan semacam pengumuman, namun tidak dinikahi). Upaya hukum tersebut adalah upaya hukum di bidang hukum perdata, atas dasar Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.

Berdasarkan uraian di atas, S yang merasa telah dirugikan dengan tidak jadi dinikahi dapat mengajukan upaya hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Hal ini juga sejalan dengan beberapa putusan yang menghukum tergugat karena telah ingkar janji menikahi pasangannya (wanita) yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000, dan Putusan Mahkmah Agung No. 1644 K/Pdt/2020.

Demikian pendapat hukum kami terhadap berita tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat.

Pandapotan Pintubatu, S.H. dan Diara Rizqika Putri, S.H.
Advokat
Tinggal di Jakarta

Simak video 'Bisakah Pidanakan Pasangan Gegara Batal Nikah?':

[Gambas:Video 20detik]