Tinjau PLBN RI-Papua Nugini, Mahfud Minta Tindak Tegas Pelaku Pidana Serius

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Minggu, 12 Sep 2021 17:54 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md (kelima dari kanan) meninjau PLBN Sota di Merauke, Papua, Minggu (12/9/2021).
Menko Polhukam Mahfud Md (kelima dari kanan/kiri) meninjau PLBN Sota di Merauke, Papua (Dok. Kemeko Polhukam)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menyambangi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke, Papua. Mahfud memberikan lampu hijau kepada aparat hukum setempat untuk menindak tegas pelaku pidana serius, seperti narkoba dan pembunuhan.

Dalam kunjungannya ke PLBN Sota, Minggu (12/9/2021), Mahfud didampingi Mendagri Tito Karnavian, Pangkobwilhan III, Deputi 1 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Bupati Merauke, Dirjen Ciptakan Karya PUPR, Danrem 174/ PWT serta pejabat eselon I Kemenko Polhukam dan Kemendagri.

Mahfud menilai perbatasan RI dengan Papua Nugini bisa menjadi sentra pertumbuhan ekonomi, terutama ekspor dan impor. Kunjungan Mahfud hari ini sekaligus untuk memastikan kebenaran laporan-laporan yang diterima.

"Saya hari ini memastikan secara fisik laporan-laporan yang secara rutin dilaporkan kepada saya melalui Deputi IV dan Deputi I. Gambarnya bagus-bagus, apakah benar ini? Tadi saya lihat fisiknya benar. Nanti saya bersama Mendagri akan lapor kepada Presiden bahwa ini sudah siap untuk diresmikan oleh Presiden," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Minggu (12/9).

Mahfud mengingatkan, jika nantinya kawasan perbatasan ini sudah menjadi sentra ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas juga akan muncul. Karena itu, kesiapan aparat penegak hukum sangat penting.

"Kalau sudah menjadi sentra ekonomi, kemudian juga secara sosial menimbulkan kriminalitas. Oleh sebab itu, saya sudah banyak berdiskusi dengan Mendagri, nanti tentu akan ada penindakan-penindakan hukum," sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengimbau penegakan hukum di kawasan PLBN Sota mengedepankan pendekatan restorative justice, khusus untuk pelanggaran ringan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan bahwa penegakan hukum diperlukan untuk membangun harmoni di masyarakat.

"Penegakan hukum supaya menggunakan pendekatan restorative justice. Dididik, diberi pengertian, jangan dibuat takut. Hukum yang ramah yang harus ditegakkan di sini, sehingga hukum itu dipakai untuk membangun harmoni, bukan untuk menakut-nakuti," papar Mahfud.

Namun bukan berarti tidak ada tindakan tegas. Mahfud menjelaskan langkah-langkah tegas harus diambil jika menyangkut pidana serius, seperti narkoba, pembunuhan, dan kriminal serius lainnya.

"Jika pelanggarannya ringan dinasihati saja, diberi tahu caranya, kalau bisa dibantu. Kecuali yang menyangkut tindak pidana serius, seperti narkoba, pembunuhan, perampokan," pungkas Mahfud.

(zak/zak)