Pengacara Luhut: Haris Azhar Tak Minta Maaf, Kami Akan Tempuh Jalur Hukum

Danu Damarjati - detikNews
Sabtu, 11 Sep 2021 15:02 WIB
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandajaitan saat menjalani wawancara dengan detikcom di acara Blak-blakan, Kamis (19/7).
Luhut Pandjaitan (Rachman Haryanto/detikcom)

Tayangan YouTube yang dipermasalahkan adalah 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya'. Konten itu dianggap telah menebar fitnah kepada Luhut terkait persoalan bisnis tambang di Papua.

Haris Azhar memberikan jawaban somasi itu kepada Luhut. Surat jawaban itu dikirim pada Rabu (8/9) kemarin melalui pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat. Jawaban somasi itu juga dikirimkan oleh Nurkholis kepada detikcom, Rabu (8/9/2021) malam. Pihak Haris Azhar menantang Luhut diskusi di YouTube.

"Kami menyesalkan apabila terdapat penafsiran lain atau berbeda atas maksud baik klien kami dalam video a quo. Namun, untuk mendudukkan masalah ini secara lebih jelas, dan menghindari kesalahpahaman, serta sekaligus sebagai wujud dari iktikad baik, kami mengundang Sdr Luhut Binsar Pandjaitan dan/atau rekan-rakan sebagai kuasa hukumnya untuk bertemu dan membahas persoalan ini secara bermartabat dan proporsional. Undangan pertemuan akan kami susulkan segera," kata Nurkholis, mengutip jawaban somasi Haris Azhar itu.

Kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani, menyebut apa yang dilakukan Fatia selaku Koordinator KontraS adalah tugas kelembagaan untuk advokasi publik berbasis riset tentang kondisi di Papua. KontraS secara kelembagaan, menurutnya, memiliki rekam jejak yang panjang dan valid dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, termasuk secara khusus di Papua.

"Luhut sebagai pejabat negara seharusnya merespons dengan sarana dan ruang yang bersifat publik, seperti diskusi, klarifikasi, dan lain-lain. Bukan dengan somasi yang bernuansa personal. Sudah salah kaprah di situ," kata Julius dalam keterangan resmi dari Tim Advokasi #Bersihkan Indonesia, Selasa (31/8).


(dnu/idh)