Ketua FPDIP: 'Usir' Dubes Australia, Pecat Menlu dan Jubir

Solo - FPDIP menilai pemerintah lembek dalam menyikapi tindakan Australia terkait kasus Papua. Karena itu, Ketua FPDIP di DPR Tjahjo Kumolo meminta Presiden SBY 'mengusir' Dubes Australia dari Indonesia dan memecat Menlu Hassan Wirajuda dan Jubir Presiden, Dino Patti Djalal. "Penarikan Dubes kita di Australia itu cukup baik, tapi seharusnya juga dibarengi dengan sikap tegas memulangkan, atau istilahnya mungkin 'mengusir' Dubes Australia yang ada disini. Itu baru sikap yang tegas namanya," papar Tjahjo kepada wartawan saat mengikuti 'jalan-jalan ke kampung batik' di Solo, Kamis (6/4/2006).Bahkan dia menilai sejumlah pembantu dekat Presiden sejak awal telah melakukan kesalahan substansial yang sangat merugikan. Dia mencontohkan pernyataan Jubir Presiden, Dino Patti Djalal, yang sejak awal kasus ini mencuat sudah mengatakan bahwa Indonesia tidak akan memutuskan hubungan dengan Australia. "Pernyataan Dino ini sangat melemahkan kita dalam posisi tawar diplomasi. Demikian juga sikap yang ditunjukkan Deplu. Karena itu SBY sebaiknya harus segera mengganti Menlu dan Jubirnya karena telah melakukan kesalahan cukup besar dalam tugasnya," pinta Tjahjo.Setelah itu, kata Tjahjo, Presiden harus mengeluarkan sikap keras terhadap Australia, juga terhadap Timor Leste dalam kasus pembunuhan empat WNI di sana. "Negara seperti Australia jangan diberi prioritas dalam hubungan. Kalau perlu pemutusan hubungan juga tidak apa-apa karena Australia itu butuh kita kok," lanjut orang dekat Megawati tersebut.Dukung DPR ke Australia Pada kesempatan itu, Tjahjo Kumolo mendukung anggotanya berangkat ke Australia, bila rombongan itu menjadi utusan resmi DPR. Menurut dia, kunjungan itu bisa dijadikan cara untuk mengetahui secara langsung sikap Pemerintah dan Parlemen Australia terhadap Indonesia. "Kami akan mendukung jika ada anggota kami bergabung dengan rombongan yang akan berangkat ke Australia dengan syarat rombongan itu adalah utusan resmi DPR. Jika tidak maka anggota kami akan kami tarik," ujarnya. Menurut Tjahjo, kunjungan itu dapat dimanfaatkan untuk menjajaki dan mengetahui secara langsung sikap resmi maupun tidak resmi dari Pemerintah dan Parlemen Australia dalam menyikapi persoalan hubungan bilateral kedua negara. Tjahjo juga mempersilakan pihak yang menilai rencana kunjungan DPR ke Australia itu tidak proporsional dan kurang jelas urgensinya. Namun jika melihat lemahnya sikap pemerintah, maka DPR selaku lembaga pengawasan harus mengambil inisiatif untuk mencari solusi. Hubungan Indonesia-Australia kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir akibat pemberian visa tinggal sementara puluhan warga Papua oleh Pemerintah Australia. Kondisi itu diperburuk dengan munculnya pernyataan seorang anggota parlemen Australia yang menyatakan sejumlah mahasiswa telah dibunuh aparat Indonesia pasca-kerusuhan di Abepura. (asy/)