Pemerintah Diminta Segera Lantik Gubernur Papua

Jakarta - PBHI minta pemerintah pusat segera menegakkan otonomi khusus Papua. Terkatung-katungnya pelantikan gubernur hasil Pilkada Papua dianggap sebagai salah satu hambatan."Pelantikan gubernur terpilih Papua, Barnabas Suebu, sebagai langkah awal guna melaksanakan otonomi khusus di Papua sesuai UU Nomor 21 tahun 2001," kata Ketua PBHI Jonhson Panjaitan di Kantor PBHI, Jalan Matraman, Jakarta, Kamis (6/4/2006).Masalah lain yang menghambat otonomi khusus Papua, diungkapkan Jonhson, antara lain dalam penempatan pasukan TNI dan pelaksanaan operasi intelijen yang sembunyi-sembunyi.Hambatan lain adalah laporan Majelis Rakyat Papua tentang otsus dan pilkada yang tidak ditindaklanjuti pemerintah. "Laporan tersebut seharusnya tidak hanya disimpan, karena dapat dijadikan dasar pijakan gubernur dan pansus DPD dalam melaksanakan penjabaran otsus," katanya.Bagi PBHI, hasil pilkada itu justru merupakan momentum awal yang harus dibangun menuju pemecahan banyak masalah di Papua dan dipandang sebagai suatu kesatuan analisis yang menyeluruh. "Karena itu mandat otsus yang legitimate perlu diwujudkan," katanya. (umi/)