.webp)
Wali Kota Bogor Bima Arya bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Bima Arya yang datang mengenakan batik berwarna coklat hitam tiba di Kantor Staf Presiden pada jam 13.10 WIB. Ia langsung menuju ruangan bertemu Moeldoko yang didampingi Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Jaleswari Pramodhawardani.
Usai pertemuan tersebut, Bima Arya mengungkapkan beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan sekitar 70 menit tersebut. Salah satunya terkait pelaksanaan program strategis Kota Bogor yang memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya dan Pak Moeldoko berkoordinasi terkait dengan beberapa program strategis Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor melakukan komunikasi dengan Kantor Staf Presiden secara intensif sejak periode pertama saya menjabat. Kami mengkoordinasikan program strategis Kota Bogor agar mendapat dukungan pemerintah pusat, mulai dari infrastruktur, transportasi publik sampai pembangunan ekonomi," jelas Bima dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9/2021).
Ia menambahkan, topik lain yang dibahas yakni penuntasan sejumlah persoalan sosial yang terjadi, salah satunya terkait penyelesaian masalah GKI Yasmin melalui proses mediasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari warga dan tokoh masyarakat lokal, pimpinan agama di Kota Bogor sampai tokoh nasional.
"Kami mendiskusikan model resolusi konflik melalui mediasi yang bisa menjadi model bagi penyelesaian konflik di wilayah lainnya di tanah air. Tapi, saya tekankan kepada Pak Moeldoko bahwa model penyelesaian konflik tidak mesti sama. Semua memiliki faktor keunikan tersendiri," tutur Bima.
"Tapi paling tidak proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa sangat menentukan. KSP Moeldoko sampaikan apresiasi dan sepakat untuk mengangkat model mediasi ini sebagai referensi bagi penyelesaian konflik di wilayah lain," lanjut Moeldoko.
Sementara itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan Kepala Staf Kepresidenan sangat mengapresiasi dengan jalan panjang penyelesaian polemik GKI Yasmin.
"Alhamdulillah kasusnya sudah selesai dan saya rasa ini perlu diapresiasi mengingat proses ini merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, melibatkan stakeholder yang ada," ucap Prameswari.
"Saya rasa Kota Bogor layak untuk dijadikan kota ramah HAM mengingat proses penyelesaian konflik yang relatif berlangsung damai dan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya melibatkan pihak GKI tapi juga masyarakat sekitar. Dan ini merupakan kolaborasi yang luar biasa," imbuhnya.
(akn/ega)
