Round-Up

Upaya MAKI Jegal Nyoman Adhi Jadi Anggota BPK RI Belum Berhenti

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 10 Sep 2021 08:24 WIB
Boyamin Saiman
Boyamin Saiman (Foto: Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) belum berhenti dalam upaya menjegal Nyoman Adhi Suryadnyana menjadi anggota BPK RI. MAKI kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) usai Nyoman Adhi terpilih menjadi anggota BPK RI berdasarkan voting Komisi XI DPR.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman bersama Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) pernah mengajukan gugatan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani terkait seleksi calon anggota BPK RI pada Agustus kemarin. Namun saat itu gugatannya ditolak PTUN.

"Hakim PTUN Jakarta menetapkan tidak menerima gugatan, dikarenakan Penggugat MAKI dan LP3HI belum secara resmi mengajukan keberatan kepada Ketua DPR terkait seleksi calon Anggota BPK yang tidak memenuhi syarat," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).

Oleh karena itu, Boyamin mengatakan MAKI dan LP3HI langsung melengkapi kekurangan yang disampaikan hakim terkait gugatan terhadap Puan Maharani. MAKI dan LP3HI telah mengirimkan surat keberatan kepada Ketua DPR.

Setelah itu, Boyamin mengatakan dia akan mendaftarkan gugatan kembali. Boyamin menyebut gugatan terhadap Puan Maharani ini bertujuan membatalkan surat tentang nama-nama calon Anggota BPK RI yang diterbitkan Puan. Mereka meminta Puan membatalkan hasil seleksi 2 nama calon anggota BPK yang dinilai tidak memenuhi persyaratan.

Adapun 2 nama yang menurut mereka dipaksakan lolos, sehingga digugat yakni Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z Soeratin.

Berdasarkan riwayat hidup, Nyoman Adhi Suryadnyana pada periode 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019 adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea-Cukai Manado (kepala satker eselon III), yang juga merupakan pengelola keuangan negara (kuasa pengguna anggaran/KPA).

Sedangkan Harry Z Soeratin pada Juli 2020 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang juga merupakan jabatan KPA, dalam arti masih menyandang jabatan KPA.

"MAKI merasa perlu mengawal DPR untuk mendapatkan calon anggota BPK yang baik dan integritas tinggi termasuk tidak boleh meloloskan calon yang diduga tidak memenuhi persyaratan. Jika kedua orang ini tetap diloloskan dan dilantik dengan Surat Keputusan Presiden, MAKI juga akan gugat PTUN atas SK Presiden tersebut," kata Boyamin.

Lihat juga video 'Seleksi Calon Anggota BPK Tuai Polemik, DPR: Tergantung Uji Kelayakan':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya: