Front Pepera Akui Adanya Dukungan Australia

Jakarta - Australia dituding berada di balik gerakan separatis Papua. Juru bicara Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB) Arkilaus Baho mengakui adanya dukungan dari Australia. Dukungan tersebut antara lain berupa dukungan secara moril."Tapi sejak hubungan itu diputuskan oleh aparat intelijen dari Indonesia, tidak ada lagi donor dari luar," terang Arkilaus saat dihubungi detikcom melalui sambungan telepon, Kamis (6/4/2006).Arkilaus berpendapat gerakan separatisme bukanlah merupakan hal yang tabu dalam kehidupan berdemokrasi. Manurutnya, setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. "Perjuangan untuk membebaskan diri itu kan cita-cita bangsa di seluruh dunia. Separatis itu bukan hal yang tabu bagi perjuangan demokrasi," katanya berpendapat.Arkilaus menilai, selama ini ada arogansi dari pihak-pihak yang menentang gerakan separatis di Papua. Perjuangan membela HAM seringkali dituding sebagai gerakan separatis."Orang mau bebas kok ditahan-tahan. Kami mendukung perjuangan yang menyeluruholeh rakyat Papua," tukasnya.Dirinya mengklaim, saat ini 99 persen warga Papua tidak merasa sebagai bagian dari NKRI. Fakta tersebut diakuinya berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional maupun anggota front perjuangan di Papua.Apakah Front Pepera PB masuk dalam bagian gerakan separatis itu? "Front Pepera PB adalah organisasi yang menyuarakan hak-hak rakyat Papua. Dan faktanya rakyat Papua menginginkan kemerdekaan," kilah Arkilaus.Saat ditanya kemungkinan melunaknya sikap gerakan separatis jika pemerintah mampu memenuhi kesejahteraan yang diharapkan rakyat Papua, hal tersebut sudah tidak mungkin lagi. "Tidak mungkin, karena terlalu kronis. Buktinya saja kebijakan pemerintah di Papua selalu ditolak terus," ujarnya yakin.Sebelumnya, kalangan DPR membeberkan adanya jaringan internasional di Australia yang memberikan dukungan terhadap gerakan separatis Papua. Jaringan tersebut melibatkan parlemen, LSM, gereja serta dunia kampus di Australia. Sebuah LSM lokal Indonesia pun dituding terlibat dalam jaringan tersebut. (fjr/)