Pemda Diminta Usut soal Penjual Pecel Ditarik Pajak Rp 100 Ribu/Hari

Inkana Putri - detikNews
Rabu, 08 Sep 2021 21:09 WIB
La Nyalla Mattalitti
Foto: DPD
Jakarta -

Penarikan pajak oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) terhadap pedagang pecel, Nur, di Binjai, Sumatera Utara menuai protes. Pasalnya, Nur mengaku selalu ditarik pajak senilai Rp 100 ribu setiap harinya dan penghasilannya tak cukup untuk membayar jumlah tagihan pajak tersebut.

Menyoroti hal ini, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pun meminta agar persoalan tersebut dapat diusut tuntas. Di samping itu, dasar tindakan tersebut juga perlu dievaluasi, terlebih jika dilakukan oleh oknum.

"Saya meminta agar masalah ini diusut hingga tuntas agar masyarakat kecil diberikan keadilan," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9/2021).

"Menarik pajak itu harus dengan angka yang wajar. Dalam kasus ini, dasar penagihan pajak oleh BPKPAD Kota Binjai itu apa?" imbuhnya.

Menurut LaNyalla, jumlah penarikan pajak juga tak masuk akal untuk pedagang kecil. Oleh karena itu, LaNyalla meminta agar DPRD Kota Binjai melakukan penelusuran untuk mengetahui tujuan tindakan tersebut. Pasalnya, hal ini mungkin dilakukan untuk kepentingan pribadi atau dasar lainnya seperti mengusir penjual agar tidak berjualan di tempat tersebut.

"Tidak masuk akal jika pajak dikenakan sebesar Rp 100 ribu per hari untuk pedagang pecel. Nominal itu di luar batas nalar. Ini mencurigakan. Saya kira sangat tidak pantas dilakukan terhadap pelaku usaha mikro," tutur LaNyalla.

Terkait hal ini, LaNyalla menyampaikan seluruh pihak seharusnya dapat memberi ruang bagi pelaku usaha mikro. Dengan demikian mereka dapat hidup mandiri dan menggerakkan kembali roda perekonomian.

"Dengan begitu, roda perekonomian dasar masyarakat bisa bergerak kembali, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini," pungkasnya

(mul/mpr)