KPK Duga Pejabat Lapor Harta Minus Rp 1,7 T Salah Input

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 07 Sep 2021 20:55 WIB
ilustrasi KPK
Foto Ilustrasi KPK (Haris Fadhil/detikcom)
Jakarta -

KPK sebelumnya mengungkapkan ada pejabat negara memiliki harta kekayaan minus Rp 1,7 triliun. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menduga pejabat tersebut salah menginput data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Rp 1,7 triliun minus, itu salah ketik kayaknya. Karena orang biasa aja, aset normal, salah ketik jumlah utangnya," kata Pahala saat dikonfirmasi, Selasa (7/9/2021).

Pahala membenarkan ketidakakuratan data LHKPN. Salah satu faktornya adalah kesalahan input data. Dia mencontohkan salah satu calon Bupati Sulawesi Selatan yang salah ketik menjadi Rp 6 triliun, yang seharusnya Rp 6 miliar

"Iya (jadi salah satu faktor ketidakakuratan). Kan pernah juga calon bupati di Sulawesi Selatan ya, LHKPN-nya Rp 6 triliun, ternyata salah ketik, seharusnya Rp 6 miliar saja," ujar Pahala.

Pahala mengatakan KPK belum mengkonfirmasi kembali pejabat tersebut. Namun dia membeberkan harta kekayaan murninya senilai Rp 4,8 miliar. Pahala mengira pejabat tersebut salah input utang.

"Belum (dikonfirmasi). Tapi masa iya harta Rp 4,8 miliar, tapi utang Rp 1,7 triliun. Yakin deh salah ketik, mungkin utangnya Rp 1,7 miliar," katanya.

Simak Video: KPK Ungkap Harta Pejabat Rata-rata Tambah Rp 1 M Selama Pandemi

[Gambas:Video 20detik]



Sebelumnya, terungkap juga ada pejabat negara yang memiliki harta tertinggi Rp 8 triliun. Berdasarkan penelusuran detikcom dari situs LHKPN KPK, Selasa (7/9), pejabat negara yang memiliki harta Rp 8 triliun itu adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Tahir.

"Ini statistik saja kita hitung rata-rata kekayaan dari wajib lapor di kementerian, di pemerintahan provinsi, di kabupaten, di DPR, MPR, DPD, dan selanjutnya," ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9).

Pahala menyebutkan statistik itu sebagai gambaran saja. Namun tertulis bila di antara para penyelenggara negara rata-rata yang memiliki harta kekayaan tertinggi, yaitu anggota DPR senilai Rp 23 miliar.

"Tidak ada niat yang bilang bahwa kalau DPR rata-rata Rp 23 miliar itu orang DPR lebih kaya dibanding DPRD kabupaten/kota itu nggak, tapi kira-kira masyarakat bisa menduga rata-rata kekayaannya Rp 23 miliar anggota DPR diikuti oleh anggota DPRD kabupaten/kota sekitar Rp 14 miliar, lantas BUMN, DPD dan selanjutnya," ucap Pahala.

(zap/zap)