KPK sebelumnya mengungkapkan ada pejabat negara memiliki harta kekayaan minus Rp 1,7 triliun. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menduga pejabat tersebut salah menginput data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Rp 1,7 triliun minus, itu salah ketik kayaknya. Karena orang biasa aja, aset normal, salah ketik jumlah utangnya," kata Pahala saat dikonfirmasi, Selasa (7/9/2021).
Pahala membenarkan ketidakakuratan data LHKPN. Salah satu faktornya adalah kesalahan input data. Dia mencontohkan salah satu calon Bupati Sulawesi Selatan yang salah ketik menjadi Rp 6 triliun, yang seharusnya Rp 6 miliar
"Iya (jadi salah satu faktor ketidakakuratan). Kan pernah juga calon bupati di Sulawesi Selatan ya, LHKPN-nya Rp 6 triliun, ternyata salah ketik, seharusnya Rp 6 miliar saja," ujar Pahala.
Pahala mengatakan KPK belum mengkonfirmasi kembali pejabat tersebut. Namun dia membeberkan harta kekayaan murninya senilai Rp 4,8 miliar. Pahala mengira pejabat tersebut salah input utang.
"Belum (dikonfirmasi). Tapi masa iya harta Rp 4,8 miliar, tapi utang Rp 1,7 triliun. Yakin deh salah ketik, mungkin utangnya Rp 1,7 miliar," katanya.
Simak Video: KPK Ungkap Harta Pejabat Rata-rata Tambah Rp 1 M Selama Pandemi
