Polisi & BIN Harus Usut LSM Provokator Eksodus Warga Papua

Jakarta - Aparat kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus mewaspadai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tangan asing yang bergerak di Papua. Ini penting karena tidak mungkin orang awam tahu soal suaka."BIN dan polisi harus bekerja, selidiki LSM yang mendorong eksodus warga Papua ke Australia," kata Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (5/4/2006).Menurut politisi yang akrab dipanggil Mbah Tardjo itu, banyaknya warga Papua yang minta suaka tidak terlepas dari pengaruh tangan-tangan asing. Karenanya, terlebih dulu harus diusut tangan asing di dalam negeri sebelum mengusut ke luar negeri.Mbah Tardjo lantas mengingatkan pemerintah harus bersikap tegas, jika Australia kembali memberi visa sementara kepada 6 warga Papua yang menyusul ke negeri Kangguru itu."Kalau perlu orang Jawa malah suruh saja sekalian ke Australia, biar mereka tambah pusing," cetusnya.Sejumlah anggota Komisi I juga meminta pemerintah bersikap tegas. Ali Muctar Ngabalin meminta pemerintah segera mengirim delegasi ke Australia untuk menghentikan campur tangan Australia di Papua."Jika Australia tetap mencampuri urusan dalam negeri, pemerintah harus berani memutuskan hubungan diplomatik," kata Ngabalin.Hal yang sama juga diungkapkan Dedy Jamaludin Malik dari FPAN. Menurut Dedy, pemerintah harus berani mengambil sikap dengan menarik Dubes RI di Australia dan memulangkan dubes negara itu dari Indonesia.Selain itu juga pemerintah semestinya memberikan travel warning sebagaimana yang dilakukan Australia. "Ini penting dilakukan karena Australia sudah tidak lagi menghargai hubungan diplomatik dan negara berdaulat," tandas Dedy.Sementara anggota Komisi I DPR dari FPG, Boy Saul menyatakan, jika pemerintah Australia memberikan suaka kepada 6 orang tersebut, pemerintah sebaiknya mempersilakan warga negara Indonesia (WNI) lainnya untuk minta suaka yang sama. "Kalau 6 dikasih, minta saja semua nanti, dikasih nggak," katanya.Anggota FPG lainnya, Happy Bone Zulkarnaen juga membenarkan adanya indikasi keterlibatan asing dalam kasus Papua. Menurut Happy, ada kelompok dari luar negeri dan dalam negeri yang ikut mengompori persoalan di Papua. Mereka antara lain para senator di Australia dan LSM HAM di Papua. (iy/)