Amandemen UUD 1945 Tak Boleh untuk Kepentingan Kelompok Tertentu

Eqqy Syahputra - detikNews
Senin, 06 Sep 2021 23:04 WIB
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai paham dan gerakan radikalisme bisa dicegah dan dihentikan, jika seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan UUD 1945 harus diperlakukan sebagai 'The Living Constitution' atau konstitusi yang hidup. Maksudnya, UUD 1945 sebagai konstitusi dapat dilakukan perubahan sesuai keperluan dan keinginan rakyat.

"Contohnya, kini sedang hangat wacana tentang perlunya muncul Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amandemen UUD, itu boleh-boleh saja jika rakyat menghendaki dan memang jika berdampak baik," ujar Arsul dalam keterangannya, Senin (6/9/2021).

"Yang tidak boleh adalah proses amandemen itu dilakukan dan digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, apalagi kepentingan politik kelompok tertentu," imbuhnya.

Hal itu diungkapkannya dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema 'Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Mencapai Cita-Cita Bangsa' di Kompleks Gedung MPR/DPR hari ini.

Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan MPR sangat berhati-hati dalam menyikapi wacana tersebut sejak pertama kali digulirkan melalui rekomendasi yang diterima MPR periode 2019-2024, yakni untuk melakukan pengkajian amandemen terbatas UUD terkait PPHN dengan payung hukum TAP MPR.

"Mengapa kami sangat hati-hati, sebab di MPR periode lalu ada dinamika soal PPHN ini yaitu ada 7 fraksi plus kelompok DPD menyetujui PPHN dengan payung hukum TAP MPR dan ada 3 Fraksi menyetujui PPHN, namun dengan payung UU. MPR periode sekarang pun dan di tengah masyarakat memiliki perbedaan pendapat soal ini," ucap Arsul.

Lebih lanjut Arsul Sani menambahkan agar masyarakat dapat lebih memahami terkait amandemen yang hanya bisa terwujud melalui aturan dan prosedur yang ditetapkan Pasal 37 UUD 1945, salah satunya pada ayat (1) yang berbunyi 'Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat'.

"Di MPR, sampai saat ini usul tersebut belum ada. Saya sendiri berharap agar PPHN jika memang baik untuk rakyat Indonesia dan sebagai jalan memperlancar perjalanan bangsa ini menuju cita-cita Indonesia yang maju dan sejahtera, mesti mendapat dukungan," ujarnya.

"Arah ke sana sudah terlihat dengan banyak yang sepakat soal PPHN-nya. Tinggal bagaimana mencari jalan tengah untuk pembahasan payung hukumnya. Rakyat mesti bersabar sebab, saat ini negara dan kita semua sedang fokus mengatasi pandemi COVID-19," tutup Arsul.

Dalam acara tersebut, turut hadir pula Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan , pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago dan awak media massa baik cetak, elektronik dan online sebagai peserta.

(ncm/ega)