Formappi Kritik Puan Terbang ke Austria di Tengah Pandemi: Tak Urgen!

Dwi Andayani - detikNews
Senin, 06 Sep 2021 12:09 WIB
Peneliti Formappi Lucius Karus
Peneliti Formappi, Lucius Karus (detikcom)
Jakarta -

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik Ketua DPR RI Puan Maharani yang terbang ke Austria untuk menghadiri Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP). Formappi menilai kehadiran Puan secara langsung bukan hal yang urgen.

"Dari sisi urgensi, saya tak melihat kehadiran Puan di Forum IPU itu juga sangat-sangat krusial. Jika untuk membuka jejaring saja, saya kira kehadiran fisik bukan pilihan satu-satunya di situasi PPKM seperti sekarang. Jejaring justru mungkin akan lebih efektif di masa seperti ini menggunakan instrumen teknologi informasi. Diplomasi juga bisa kok dilakukan secara virtual di tengah situasi seperti ini," ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

Lucius mengatakan DPR sebenarnya sudah bersikap dengan bijak saat menangguhkan kunjungan kerja di tengah pandemi Corona. Namun keberangkatan Puan ke Austria dinilai memberikan pesan kunjungan kerja kembali dilakukan dan memberi peluang anggota DPR lainnya melakukan hal serupa.

"Kunjungan Puan ke Austria untuk menghadiri rapat pimpinan parlemen dunia memberikan pesan bahwa kunker ke luar negeri yang dibatasi selama ini sudah kembali bisa dilakukan. Tentu saja ini contoh yang kurang baik dari Ketua DPR, yang justru memberikan peluang bagi agenda kunjungan serupa yang dilakukan anggota DPR," tuturnya.

Misi Puan dalam agenda tersebut dinilai terlambat. Pasalnya, menurut Lucius, pemerintah telah cukup berhasil dalam vaksinasi COVID-19.

"Apalagi disebutkan misi Puan salah satunya adalah mendorong akses vaksin yang adil dan merata dari negara maju. Perjuangan ini tentu terlihat mulia walau harus dikatakan sangat terlambat sih. Pemerintah sudah cukup berhasil dalam hal diplomasi vaksin ini. Kenapa Ketua DPR tak mendukung kerja pemerintah ini saja?," tuturnya.

"Lagi pula, jika melihat kinerja DPR di bawah kepemimpinan Puan saat ini yang nampak kedodoran. Bayangkan mereka hanya mampu mengesahkan empat RUU Prioritas selama 2 tahun. Tahun 2021 ini baru satu RUU Prioritas yang disahkan. Catatan ini terlampau buruk jika melihat jumlah keseluruhan RUU Prolegnas 2020-2024 yang berjumlah 246 RUU. Artinya, mereka baru mengurangi jumlah itu menjadi 242 RUU tersisa. Untuk tahun ini dari 33 RUU Prioritas, baru 1 di antaranya yang bisa disahkan. Padahal waktu menuju akhir tahun tersisa kurang-lebih 3 bulan masa kerja lagi," sambungnya.

Lucius menilai tak ada legitimasi yang cukup bagi Puan untuk berbicara di forum internasional. Hal ini dikarenakan belum adanya sumbangsih nyata dari kepemimpinan Puan bagi perubahan bangsa.

"Dengan catatan itu sesungguhnya tak ada legitimasi yang cukup bagi Ketua DPR untuk berbicara dengan lantang di forum internasional. Kinerja lembaga yang dipimpinnya belum cukup memperlihatkan sumbangsih nyata dari pelaksanaan fungsi mereka bagi perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Dengan bekal kinerja lembaga yang buruk itu tentu tak ada alasan untuk menunjukkan diri pada dunia. Kecuali kalau mau bicara mimpi-mimpi dan jargon-jargon saja sih," tuturnya.

Simak juga 'Saat Amien Rais Sindir Baliho Puan, Minta Partai Ummat Ikut Pasang':

[Gambas:Video 20detik]