PKB: Jangan Hantam Petani Tembakau dengan Rencana Kenaikan Cukai!

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 05 Sep 2021 21:29 WIB
Daniel Johan
Foto: Daniel Johan. (Gibran Maulana/detikcom).
Jakarta -

Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai rokok tahun depan. Namun rencana ini disebut bisa menurunkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup petani tembakau dan tenaga kerja industri hasil tembakau. Legislator PKB menentang keras rencana ini karena dinilai akan merugikan petani tembakau.

"Isu kenaikan cukai kembali menghantui petani tembakau. Sudah 2 tahun ini kondisi petani tembakau mengalami fase buruk. Mereka terpuruk akibat kebijakan pemerintah yang meningkatkan tarif cukai rokok. Hal ini menyebabkan penurunan penyerapan hasil panen sampai 15%," kata anggota Komisi IV DPR F-PKB, Daniel Johan, Minggu (9/5/2021).

Daniel menyebut saat ini ada sekitar 7 juta petani dan pekerja tembakau yang harus menghidupi keluarganya. Bila kenaikan cukai rokok kembali dilakukan pemerintah tahun ini, dia menyebut penyerapan hasil panen akan anjlok 30%.

"Ini hantaman yang sangat berat untuk petani. Pemerintah harus waspada dan bijak dalam menentukan kenaikan cukai rokok. Besaran kenaikan cukai bukan sekadar hitungan matematika, tapi juga memberikan dampak sosial yang dalam bagi petani, pekerja industri, dan tenaga kerja dari sigaret kretek tangan (SKT)," kata dia.

Daniel mengatakan setiap kenaikan cukai dan impor tembakau merupakan bencana buat petani tembakau Indonesia. Dia meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan cukai rokok.

"Jangan hantam petani tembakau dengan kenaikan cukai ini, dan meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan ini. Penolakan kenaikan cukai ini harus didukung karena saat ini tidak tepat dan rasionalisasi pemerintah dalam menaikkan pendapatan negara tidak sesuai dengan kondisi yang ada, justru membebani kehidupan sosial masyarakat," ujarnya.

Daniel juga meminta pemerintah peka dengan kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat dampak pandemi Corona. Fokus pemerintah, katanya, adalah melakukan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

"Terutama vaksin dipercepat hingga ke pelosok-pelosok terpencil Tanah Air," katanya.

(gbr/zak)